LampuHijau.co.id - Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo menegaskan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam perhelatan pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. 

Menurut pilkada adalah keputusan konstitusional, sekaligus hak demokrasi rakyat yang harus dilaksanakan. "Dari pro kontra yang ada pada akhirnya telah disepakati pemerintah dan DPR bahwa pelaksanaan pilkada serentak tetap berjalan. Memang kondisinya dilema, apalagi angka statistik covid terus bertambah. Tapi pilkada ini harus berjalan karena hak demokrasi rakyat yang harus diberikan," ujar Karyono dalam Webinar Forum Wartawan Juang (FWJ) Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.

Karyono mengatakan, pembangunan tata kelola pemerintah harus terus berjalan, meski Indonesia dan semua negara di dunia mengalami nasib yang sama, yakni meluasnya pandemi Covid 19 yang berkepanjangan.

"Tidak boleh terjadi pakum of power. memang terkaif kekoskngan pemerintah itu bisa saja mengangkat pejabat sementara. Akan tetapi kalau itu dilakukan maka rakyat akan kehilangan kesempatan menggunakan haknya. paling tidak hak konstitusional rakyat itu akan tertunda. Inilah situasi dilemanya. oleh karena itu konslusinya adalah pilkada harus dilaksanakan dan protokol kesehatan harus ditegakan," katanya.

Berita Terkait : Selama OKL 2024, Posko Kesehatan di Kabupaten Subang Layani 78 Pemudik

Karyono menambahkan, kata kunci pelaksanaan pilkada sukses adalah mematihi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kata kunci berikutnya adalah menindak tegas semua pelanggar prokes dengan tindakan terukur.

"Kata kuncinya adalah taat terhadap protokol kesehatan. Patuhi 3 M (menjaga jarak, memcici tangan dan menggunakan masker). Kemudian pemerintah juga harus meyakinkan masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada bebas dari covid," katanya.

Senada dengan Karyono, Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa pilkada serentak 2020 harus dilaksanakan untuk menghidupkan dan melanjutkan suasana demokrasi yang baik.

"Pilkada harus tetap dulaksanakan supaya instrumen roda pemerintahan terus berjalan. Namun harus benar-benar dipastikan bahwa prokes ditrapakan. jika perlu sangsi hukum bisa diterapkan dari sekarang. kemudian pastikan ASN TNI dan Polri bener bener netral," katanya.

Berita Terkait : Dinkes Subang Imbau Pemudik Cek Kesehatan Sebelum Mudik ke Kampung Halaman

Stanislaus berharap, semua ancaman dan masalah pada pilkada serentak bisa diatasi dengan kesadaran bersama. Langkah ini penting dilakukan untuk menditeksi kemungkinan adanya konflik besar akibat orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

"Jadi ketika ada kerumunan langsung dicegah dengan protokol kesehatan. mudah mudahan maslah masalah yang ada bisa diselesaikan. Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada ancaman terorisme," katanya.

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto mengatakan bahwa keputusan pemerintah adalah keputusan yang harus dipatuhi sebagai keputusan konstitusional.

"Karena sudah diputuskan dan itu juga adalah keputusan konstitusi tentu pada akhirnya kita harus memilih juga. Namun ingat, keputusan itu harus dijawab dengan prokes. silahkan kalian datang ke tps tapi perhatikan juga prokesnya," katanya.

Berita Terkait : Dua Kecamatan di Jakarta Pusat Dipastikan Siap Gelar Pemungutan Suara

Ketua Jurnalis Jakarta Pusat, Komaruddin Bagja Arjawinangun menambahkan bahwa pelaksaan pilkada harus diimbangi dengan keberadaan informasi aktual yang bersipat sosialisasi secara masif.

"Kita bisa lihat sosialisasi yang masif saja masih banyak yang melanggar protokol, bagaiman jika tidak disosialisasi. Inilah pentingnya kita (pers)," katanya.

Di samping itu, Bagja juga mengharapkan peranan besar ulama untuk menjadi teladan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan secara baik dan benar.

"Ulama juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah kita juga sebgai wartawan harus bisa membuat berita untuk menerapkan prokes secara ketat. Insyaallah pilkada berjalan dengan baik," tutupnya. (DRS)