LampuHijau.co.id - Soal temuan 3.830 orang berstatus 'hitam' masih bepergian ke luar rumah alias keluyuran, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Satgas Covid-19 menerjunkan tim kelapangan.

Merujuk kepada kategori dalam aplikasi Peduli Lindungi, warga yang berstatus hitam berarti ia merupakan pasien positif Covid-19 atau kontak erat. Untuk itu, Satgas Penanganan Covid-19 diminta Puan harus menerjunkan tim reaksi cepat, jika mengetahui ada orang berstatus hitam yang masih berkeliaran di tempat umum.

Baca juga : Sikapi Subang Level 2, Satgas Covid-19 Ingatkan Warga agar Tidak Kebablasan

"Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh," tutur Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/9/2021).

Adanya informasi tersebut, seluruh pihak diminta Puan agar tetap mewaspadai penyebaran Covid-19, meski laju penularan mulai cenderung menurun. Politikus PDI-P Itu juga meminta pemerintah berbenah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan di tengah melandainya kasus Covid ini kali ini.

Baca juga : Soal Penurunan Covid-19, Pras Minta Warga Jakarta Jangan Euforia

Menurutnya, dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, dirinya berharap tidak ada lagi gelombang penularan Covid berikutnya. Puan mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus maksimal.

"Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya," tegasnya.

Baca juga : Cek Vaksinasi Covid-19, Kapolda Jawa Barat: Vaksin Akan Datang Banyak!

Sementara pemerintah juga diminta untuk mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari dampak Covid-19, mengingat virus corona juga terus bermutasi. Ia mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment), agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.

"Terus gencarkan vaksinasi Covid-19, apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah sebab bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi," tandas Puan. (Asp)