LampuHijau.co.id - Isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode memang tengah ramai dan menjadi buah bibir di masyarakat. Untuk itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo akan berusaha menepis dan membantah isu tersebut dengan menyelenggarakan diskusi publik terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Diskusi tersebut akan diadakan pada akhir September 2021 dan digelar secara berkala, untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar PPHN.

Baca juga : Masih Dikaji, Pemprov DKI akan Kembali Terapkan Gage

"Sekaligus menepis berbagai hoaks terkait perpanjangan masa jabatan presiden-wakil presiden maupun penambahan periodisasi presiden menjadi tiga periode," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (4/9/2021).

Bamsoet mengeklaim, langkah MPR menyiapkan PPHN sebagai bentuk menjalankan amanat rekomendasi dari MPR periode 2009-2014 dan 2014-2019. "Dari berbagai aspirasi publik yang diserap MPR terlihat dengan jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan, guna mencegah negara tanpa arah," terang Bamsoet.

Baca juga : Penyebab Kebakaran Tangki Pertamina RU Balongan agar Diungkap ke Publik

Selain itu, keberadaan PPHN, dikatakannya, sangat penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. PPHN juga sekaligus memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang otentik, konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa.

Keberadaan PPHN ini, menurutnya, juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Baca juga : Langgar Prokes, Ratusan Remaja Disanksi Sosial dan Rapid Test

Sementara hingga saat ini Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR sedang melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu dalam menyelesaikan Rancangan PPHN beserta naskah akademiknya.

"Ditargetkan selesai pada awal tahun 2022," pungkas Bamsoet. (Asp)