LampuHijau.co.id - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid mengatakan, apa yang dilakukan oleh MPR harus mencerminkan kehendak rakyat. Jika tidak nyambung apa yang menjadi kehendak rakyat dengan yang dilakukan oleh MPR, maka itu jadi masalah.

"Apa yang dilakukan MPR harus mencerminkan kehendak rakyat. Jika tidak sambung antara kehendak rakyat dengan apa yang dilakukan oleh MPR, maka di situ menjadi masalah menurut saya," ujar Jaziul saat berbicara dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema 'Refleksi 76 Tahun MPR Sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat' di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).

Lebih lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini pun mengajak lembaga MPR untuk bisa mewujudkan kehendak rakyat. "Mari kita wujudkan kehendak rakyat ini sesuai dengan konstitusi dan demokrasi yang kita punya," tuturnya.

Baca juga : Sadar Masih Banyak Kekurangan, Puan: DPR RI akan Terus Berbenah, Belajar, Mendengar, serta Menyalurkan Aspirasi Rakyat

Sedangkan terkait dengan jabatan presiden, dirinya kembali menegaskan jika presiden tidak bertanggung jawab dalam konstitusi kepada DPR atau MPR. Terkecuali dikehendaki oleh rakyat.

"Memang presiden tidak pernah bertanggung jawab dalam konstitusi kepada DPR kok. Presiden itu tidak juga bertanggung jawab kepada MPR, kecuali anda berhendaki bertanggung jawab kepada MPR. Pasalnya, tidak ada kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban itu," terangnya.

Menurutnya, saat ini presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Sehingga tidak ada lagi oposisi dan koalisi sebenarnya di dalam sistem parlemen.

Baca juga : Wakil Ketua MPR: Selama Pandemi, Pelaksanaan Pendidikan Daring Kacau-balau dan Nggak Efektif

"Maka check and balances atau demokrasi di Indonesia itu ada di tangan rakyat, di daulat rakyat mutlak. Bukan di MPR maupun di DPR, langsung kepada rakyat," jelasnya.

Oleh sebab itu, MPR berusaha sekuat tenaga untuk menjadi rumah kebangsaan, menjadi peneduh, penyalur aspirasi sekaligus inspirasi bagi demokrasi kita supaya berkembang kepada arah kesejahteraan.

Sementara di usia yang 76 tahun MPR ini, di tengah Pandemi Covid-19 dan keadaan yang sulit ini, kita harus menguatkan diri bahwa negara ini adalah negara yang berdaulat rakyat.

Baca juga : Ketua DPR RI: Tingkat Kematian Tinggi, Harus Jadi Bahan Evaluasi Pemerintah

"Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Saya pikir, itu yang terus menerus saya ingatkan. Tidak ada otoritarianisme, mayoritas menindas minoritas. Ini juga yang menjadi misi partai saya tentunya PKB, saya pikir itu," pungkasnya. (Asp)