LampuHijau.co.id - Para Ketua Umum (Ketum) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) parpol koalisi pemerintah baru-baru ini dikumpulkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Namun dalam pertemuan tersebut, ada parpol yang menjadi anggota baru koalisi pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN).
Demikian yang diungkapkan, Sekjen Partai NasDem Johnny Plate dalam konferensi pers yang digelar secara daring di rumah dinasnya di Widya Chandra, Rabu (25/8/2021) malam. Johnny pun mengungkapkan, elite-elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Baca juga : AKBP Sumarni Jadi Harapan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Subang
"Ada tujuh ketua umum dan tujuh sekjen. Pertama, Ketum PDIP Ibu Megawati dan Sekjen PDIP Mas Hasto Kristiyanto; kedua, Ketum Partai Nasdem Pak Surya Paloh didampingi Sekjen Nasdem Bapak Johnny Plate; ketiga, Ketum Gerindra Bapak Prabowo Subianto didampingi Sekjen Bapak Ahmad Muzani; keempat, Ketum Golkar Bapak Airlangga Hartarto didampingi Sekjen Bapak Lodewijk Paulus; kelima, Ketum PKB Muhaimin Iskandar didampingi Sekjen Hasanuddin Wahid; keenam, Ketum PPP Suharso Monoarfa didampingi Sekjen mas Arwani Thomafi," papar Johnny.
"Ketujuh, sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang didampingi Sekjen Eddy Soeparno," tambahnya.
Baca juga : Selain Bagikan Masker dan Sembako, Srikandi Polda Jatim Edukasi Warga Tentang 5M
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) ini berharap, PAN sebagai sahabat baru koalisi ini, dapat semakin memperkuat dan memperkaya gagasan dan pandangan serta ide-ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan dan mengisi demokrasi Indonesia. Lebih lanjut dikatakannya, karena masih suasana pandemi, yang dibicarakan tadi adalah bagaimana kegotongroyongan politik dapat dilakukan, sehingga bisa menghasilkan kebijakan secara cepat, tepat, dan efesien. Jangan sampai terjadi kegagapan dalam kebijakan.
"Pak Zul menyampaikan terima kasih diajak serta dalam rapat, dan mempunyai kesempatan menyampaikan pandangannya. Tentu sebagai sahabat baru di koalisi, apalagi Pak Zul eks Ketua MPR, dari perspektif MPR cukup kental bagaimana musyawarah yang cocok untuk Indonesia," tandasnya. (Asp)