LampuHijau.co.id - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta polisi tidak menempelkan stiker di rumah-rumah warga yang belum divaksin COVID-19. Gerindra menilai, kebijakan itu justru akan mencoreng citra korps Bhayangkara.

"Udah, enggak usah deh, Pak Polisi. Jadi, kok, kayak bikin citra polisi kurang elegan ya, sepertinya masih banyak yang perlu diamankan daripada nempelin stiker ya, kan. Pak Polisi kan rata-rata gagah posturnya, jangan coreng citra itu di mata kami karena hal sepele,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani kepada wartawan, Rabu (18/8/2021).

Menurutnya, banyak cara yang lebih realistis dari pada sekadar memasang stiker. Sebab, kata dia, warga yang belum divaksin COVID-19 memiliki beberapa alasan. “Saya rasa permasalahan belum divaksin kan mungkin banyak berbagai alasan di masyarakat. Jadi, rasanya masih banyak cara yang lebih realistis juga dalam perlakukan terhadap hal tersebut,” katanya.

Baca juga : Soal Loksem Berbayar, Irwandi: Itu Tidak Benar, Mereka Hanya Bayar Retribusi

Rani kemudian meminta petugas melakukan pendekatan kepada warga agar bersedia divaksin COVID-19, dengan cara yang persuasif. Selain itu, perlu dilakukan komunikasi dan ajakan yang baik.

“Jangan juga warga diperlakukan seperti pesakitan hanya perihal belum divaksin, dicoba dulu dengan tindakan-tindakan yang persuasif dan komunikatif, agar terus bisa mengimbau atau membujuk warga agar mau segera melaksanakan vaksinasi,” jelas Rani.

“Daripada pake stiker yang ujung-ujungnya jadi sampah dan mubazir, mari tingkatkan koordinasi dan komunikasi hingga tingkat RW/RT yang sangat dekat masyarakat, untuk terus mengimbau, mengajak, mengedukasi, dan menyosialisasikan kepada warga apa dan pentingnya vaksinasi,” lanjutnya.

Baca juga : Agar Vaksinasi Lancar, Anies Minta Pengurus TP PKK Ajak Warga Jakarta

Namun demikian, Rani mengapresiasi langkah kepolisian yang menggelar vaksinasi. Dia menyebut, hal itu merupakan salah satu percepatan program vaksinasi.

“Apresiasi jajaran Kepolisian yang juga aktif menggelar percepatan pelaksanaan vaksinasi di berbagai wilayah. Itu langkah yang tepat dan luar biasa,” tutur Sekretaris DPD Gerindra DKI itu.

Sebelumnya, Ombudsman DKI Jakarta meminta polisi tidak memasang stiker di rumah warga yang belum disuntik vaksinasi COVID-19. Ombudsman menilai, ada potensi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang bila hal tersebut dilakukan.

Baca juga : Soal Vaksin Berbayar, Komisi IX DPR: Pemerintah Nggak Pernah Ngajak Bicara

“Ada potensi maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang, karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankannya, dan itu sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta,” kata Kepala Kantor Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh P. Nugroho. (ULI)