LampuHijau.co.id - Kehadiran negara saat ini sangat dibutuhkan oleh rakyatnya. Untuk itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah meningkatkan kinerja dalam penanganan pandemi virus corona dan dampak yang menyertainya.
"Ke depan, pemerintah agar dapat meningkatkan kinerjanya, karena kehadiran negara semakin diharapkan oleh rakyat untuk dapat melindungi kehidupan dan masa depannya," kata Puan saat menyampaikan pidato Pembukaan masa persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senin (16/8/2021) kemarin.
Lebih lanjut Puan mengatakan, pengawasan DPR masih akan fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya. DPR akan memastikan negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Baca juga : Ketua MPR RI: Waspadai Bangkitnya Paham Komunisme dan Radikalisme di Tengah Pandemi
Selain itu, bidang kesehatan juga menjadi sorotan. Puan pun meminta pemerintah dapat mempercepat program vaksinasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
Pemerintah juga diminta meningkatkan testing, tracing, treatment, dan mengoptimalkan pelaksanaan PPKM untuk mengurangi penyebaran Covid-19, serta memperketat pengawasan terhadap kedatangan warga negara asing (WNA) di saat PPKM.
Kemudian, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, Puan meminta pemerintah mengantisipasi masyarakat yang terkena dampak penurunan kesejahteraan, berkurangnya pendapatan dan daya beli, PHK, dan dampak ekonomi lainnya. "Penanganan pemerintah terhadap anak yatim piatu yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, program dan penyaluran bansos, agar dilakukan secara tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran," tuturnya.
Baca juga : AKBP Sumarni Jadi Harapan Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Subang
Sementara politikus PDIP tersebut juga meminta, pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 tetap berjalan optimal. Hal ini termasuk pelayanan rumah sakit untuk masyarakat yang berobat bukan karena Covid-19, pendidikan, transportasi, perizinan, sertifikasi, dan lainnya.
Dirinya juga mengingatkan pemerintah, dalam menjalankan kebijakan pengendalian Covid-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin. Hal ini agar tidak membuat kebingungan di tengah masyarakat.
"Pemerintah dalam menyampaikan hal-hal tersebut agar terkoordinasi dengan baik, bersinergi satu dengan yang lainnya serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," pungkasnya. (Asp)