LampuHijau.co.id - Sejumlah Anggota DPR menyoroti Kasus kematian terkait Covid-19 yang tak juga menurun, di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level diberlakukan di sejumlah wilayah menjadi sorotan sejumlah Anggota DPR RI. Deklarasi keberhasilan pun dianggap sesuatu yang belum saatnya.

Tercatat, terdapat 19.523 kasus kematian selama kebijakan PPKM Level 1-4 jilid I berlaku sejak 21 Juli hingga 2 Agustus 2021. Artinya, rata-rata ada 1.627 kasus kematian per hari. Pada pelaksanaan PPKM Level 4 ini, kasus kematian bahkan sempat mencetak rekor dengan 2.069 kasus dalam sehari pada 27 Juli.

Baca juga : Mahfud MD: Alasan Covid-19, Nggak Bisa Jatuhkan Pemerintahan

"Bisa dicek apakah persentase rata-rata kematian di Indonesia akibat Covid masih lebih tinggi dari persentase rata-rata kematian dunia. Jika iya, belum saatnya mendeklarasikan keberhasilan," tutur Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangannya, Selasa (3/2/2021) kemarin.

Sedangkan dikutip dari situs Worldometer, Indonesia menduduki peringkat pertama kasus kematian harian dengan 1.598 jiwa. Sementara untuk total kasus kematian, masih dipegang oleh AS dengan 629.927. Indonesia berada di posisi ke-12 dengan total 98.889 kasus.

Baca juga : Prihatin Covid-19 Masih Mengancam, PWI Pusat Gelar Wabinar "Mengetuk Pintu Langit"

Selain itu, Mufida juga menyoroti kasus kematian akibat Covid selama isolasi mandiri. Jika merujuk data LaporCovid-19, total kematian isolasi mandiri sejak Juni hingga 30 Juli 2021 mencapai 2.835 kasus.

"Ada fenomena baru yakni meningkatnya angka kematian saat Isoman. Ini bisa dicegah dengan menambah ruang perawatan bukan hanya di RS tapi juga memaksimalkan asrama haji atau tempat lain yang representatif untuk menjadi RS darurat," ungkapnya.

Baca juga : Soal Data Covid-19, DPR: Kepala Daerah Harus Jujur dengan Kondisi di Daerahnya

Sementara Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penurunan kasus kematian terkait Covid-19 bergerak lambat. "Itu evaluasi pemerintah. Namun perlu dicatat bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan," kata dia, kepada wartawan, Selasa (3/8/2021) kemarin.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah menyiapkan ruang inap, alat kesehatan, obat-obatan, tenaga medis, dan tenaga kesehatan penunjang dengan baik. "Jangan lagi ada cerita kelangkaan obat. Obat harus tersedia dan dapat dijangkau. Produksi dan distribusi oksigen ke rumah-rumah sakit harus diutamakan. Harus dipastikan juga ketersediaan oksigen dan alat-alat kesehatan lainnya," tandasnya. (Asp)