LampuHijau.co.id - Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akhirnya diputuskan hingga 25 Juli 2021 oleh Presiden Jokowi, guna menghambat peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia.

Lima hari ke depan ini pun, dikatakan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, sebagai masa krusial dan harus direspons serius oleh seluruh pihak. "Lima hari ke depan adalah masa-masa krusial yang menentukan apakah Indonesia bisa cepat keluar dari Gelombang Kedua Covid-19 atau tidak,” ujarnya dalam keterangan persnya, Rabu (21/7/2021).

Baca juga : Masih Jauh dari Target, DPR: Pemerintah Harus Cari Jalan Keluar untuk Program Vaksinasi Nasional

Untuk itu, Puan mengatakan, penegakan PPKM Darurat 5 hari ke depan justru harus semakin ketat. Masyarakat juga jangan pernah lupakan prokes 5 M (mencuci masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

“Ibarat ujian sekolah, 5 hari ke depan adalah ujian penting yang harus kita sikapi dengan disiplin belajar yang ketat, supaya mendapat hasil baik setelahnya. Bukan malah kendur,” tutur alumnus Universitas Indonesia ini.

Baca juga : Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah PPKM Darurat Perlu Dievaluasi dan Bentuk Tim Khusus

Lebih lanjut Puan menjelaskan, rencana pelonggaran pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 jika tren penularan menurun, seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, jangan dijadikan alasan aparat pemerintah untuk melonggarkan penegakan aturan PPKM Darurat di lapangan. “Begitu juga masyarakat, jangan dijadikan alasan untuk mengendurkan protokol kesehatan. Jika itu yang terjadi, kondisi penularan pasti akan sangat mengerikan, dan PPKM Darurat selama ini diberlakukan akan berujung sia-sia,” lanjut Puan.

Selain itu, Mantan Menko PMK ini mengatakan, lima hari krusial ke depan ini juga harus disikapi pemerintah dengan menyajikan data-data kasus penularan yang riil dengan memperbanyak jumlah testing dan tracing di lapangan. Pasalnya, seperti telah disampaikan Presiden Jokowi, rencana perlonggaran 26 Juli 2021 akan sangat bergantung pada turunnya angka penularan.

Baca juga : Dinilai Lebih Efektif, DPR Minta Pemerintah Salurkan Bantuan Tunai ke Masyarakat Selama PPKM Darurat

"Kita tentu tidak mau karena data yang salah, kebijakan pelonggaran justru akan semakin memperparah keadaan,” tambah Puan.

Sementara Puan kembali mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pencairan bantuan ke tangan masyarakat. “Kalau bantuan sudah di tangan, masyarakat akan cenderung membatasi mobilitasnya keluar rumah,” pungkasnya. (Asp)