Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Guna menyelamatkan maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia, pemerintah dan manajemen Garuda diminta Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza harus lebih terbuka dan bertindak lebih cepat. Namun semua, dikatakannya, tergantung dari komitmen pemerintah apakah benar-benat ingin perusahaan plat merah tersebut tetap mengudara atau tidak.
“Garuda harus terbuka dan cepat mengambil pilihan yang ada seperti renegosiasi dengan pihak leasing pesawat (leasor). Komitmen pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga dibutuhkan untuk menyelamatkan Garuda. Skemanya bisa macam-macam, dan suntikan dana sangat dibutuhkan oleh Garuda," ujar Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza dalam diskusi bertajuk 'Garuda Indonesia Anjlok, Bagaimana Upaya Penyelamatan BUMN di Era Pandemi?', di Media Center DPR RI, Kamis (17/6/2021).
Lebih lanjut, politisi PKB itu mengatakan, perusahaan plat merah tersebut bisa mengurangi beban utangnya melalui proses negoisasi. Menurutnya, likuidasi bukan solusi satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan keuangan yang dialami Garuda.
"Masih banyak badan usaha milik negara atau BUMN yang memiliki masalah lebih besar dari Garuda, namun tidak sampai dilikuidasi," terangnya.
Untuk itu, Faisol juga meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk menyelamatkan Garuda dari kebangkrutan tanpa harus dilikuidasi. Sebagai national flag carrier, nilai penyelamatan yang diajukan Garuda termasuk kecil.
“Terlalu gampang untuk menyelesaikan masalah Garuda hanya dengan likuidasi. Sementara itu, banyak BUMN yang bermasalah, rugi, dan efeknya besar tapi enggak dilikuidasi. Kok Garuda mau dilikuidasi,” tambah Faisol.
Sehingga ia pun setuju dengan rencana Kementerian BUMN untuk mengurangi beban operasional Garuda, dengan memangkas jumlah komisaris menjadi tinggal dua atau tiga orang. Namun, kembali lagi upaya itu saja dianggapnya tidaklah cukup. Garuda, dikatakannya, perlu merancang skema penyelesaian masalah yang pasti, cepat, dan transparan seperti mengurangi pengeluaran-pengeluaran tetap (fixed cost).
“Saya kira kita memerlukan gambaran dan skema yang lebih pasti karena ada fixed cost yang banyak sekali dan membebani,” jelasnya.
Sayangnya, sampai saat ini, skema penyelamatan Garuda sama sekali belum dibahas oleh anggota dewan meski Komisi VI telah dua kali memanggil direksi Garuda untuk rapat dengar pendapat di Senayan.
Baca juga : DPR Kritik Perpres Vaksin, Pemerintah Dinilai Sudah Langgar Kesepakatan
Sementara pada kesempatan yang sama, praktisi media, Eko Cahyono menilai, Garuda perlu menjelaskan ke publik terkait persoalan yang tengah dihadapi agar berbagai persoalan yang menerpa perusahaan itu bisa diselesaikan dengan cepat. Pasalnya, semakin berlarut-larut akan semakin sulit juga penyelesaiannya.
Diungkapkan Eko, saat ini Garuda Indonesia tengah menanggung utang Rp70 triliun. Utang perusahaan disebut-sebut terus bertambah hingga Rp1 triliun setiap bulan, akibat tunggakan pembayaran sewa pesawat kepada lessor dan biaya operasional lainnya.
"Garuda harus transparan dengan manajemen publiknya. Jika Dirut dikonfirmasi oleh wartawan, ya, cepat ditanggapi, jangan diam saja," tandas Eko. (Asp)
