Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bangkrut dan justru menjadi beban negara. Untuk itu, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia melalui Wakil Ketua Umumnya Fahri Hamzah menilai, pemerintah perlu segera melakukan perampingan jumlah BUMN menjadi dua entitas sektor usaha saja sesuai dengan amanat konstitusi, yakni sumber daya alam dan industri strategis.
"Sesuai amanat konstitusi pasal 33, BUMN perlu dilakukan perampingan menjadi dua, sumber daya alam dan industri stategis. Yang terkait sumber daya alam dan cabang-cabang produksinya disatukan dalam satu holding, dan satu holding industri straegiis. Sehingga negara tinggal mengontrol saja, tidak perlu semua bisnis diurusi," tutur Fahri dalam Gelora Talk 'BUMN, Apa Masalah dan Solusinya?' di Jakarta, Kamis (10/6/2021) sore.
Dalam diskusi yang disiarkan live streaming yang juga menghadirkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha ini, Fahri mengatakan, dengan menyatukan dalam dua holding tersebut, maka pemerintah bisa memberikan akumulasi suntikan modal yang besar.
"Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan industri strategis bagi rakyat, harus dikontrol negara. Tidak memerlukan bisnis lain, negara fokus saja pada penyelenggaraan demokrasi perekonomian. Berikan kepastian kepada market, swasta dan rakyat untuk berusaha," ujarnya.
Lebih lanjut Fahri mencontohkan, di luar negeri saja BUMN umumnya difungsikan menjadi perusahaan berskala multinasional. Sebab, jika BUMN menjadi perusahaan multinasional, dan bisa melakukan eksplorasi di negara lain, tentu akan menjadi kebanggan bagi Indonesia.
"Jadi, nggak ada ceritanya BUMN bersaing dengan usaha rakyat sendiri dan saling makan, justru pemerintah harusnya membuka market untuk rakyat," tambah Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.
Baca juga : Dugaan KDRT, Istri Dirut BUMN Diperiksa Selama 4 Jam di Polda Metro Jaya
Fahri pun berharap, pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terhadap konsep keberadaan BUMN dan bagaimana manfaatnya ke depan, sehingga upaya perampingan bisa dilakukan secepatnya. "Konsepsi dari fungsi dan keberadaannya, dan berikutnya berefek pada konsespi pengelolaan. Karena itu, harus ada keberanian dari sekarang," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyebut, dari 140-an BUMN, sudah dirampingkan menjadi 108 dan selanjutnya menjadi 80-an. "Nanti kita targetkan hanya sekitar 42-43 BUMN saja. Kita rampingkan. Memang akan ada perampingan lagi," ungkap Arya.
Sementara Komisaris PT Garuda Indonesia Peter F. Gontha menampik sakitnya maskapai Garuda Indonesia hingga diambang kebangkutan karena by desain. "By Desain? Saya rasa tidak ada yang merekayasa untuk merontokan Garuda. Yang ada memang kejadian secara alami terjadi," terang Peter.
Baca juga : Warga Jadi Korban Kejahatan Diminta Tidak Ragu untuk Lapor kepada Polisi
Menurut Peter, saat ini diperlukan penguatan peran negara utuk untuk memperkuat daya saing, sehingga ancaman kebangkrutan seperti yang dialami Garuda tidak kemudian terjadi. "Kita masih perlu flag carrier, dan pemerintah perlu menyelamatkan Garuda," pungkasnya. (Asp)
