LampuHijau.co.id - Melalui SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021 lalu, pemerintah akan membuka Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas pada bulan Juli 2021. Namun, PTM dilaksanakan dengan dua syarat yang harus dipenuhi.

Demikian yang diungkapkan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Dua hal atau syarat yang telah disepakati Komisi X DPR dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim untuk persiapan PTM di bulan Juli mendatang.

“Di dalam rapat kerja kami dengan Menteri Nadiem, menyepakati dua hal ketika PTM ini harus dibuka. Dua syarat PTM harus dipenuhi agar bisa dilaksanakan pada bulan Juli.

Syarat pertama, yaitu guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah sudah harus tervaksinasi Covid-19, sehingga bisa mengurangi tingkat penularan di sekolah. Wajib hukumnya ini. Syarat kedua adalah kesiapan sekolah yang berkaitan dengan protokol kesehatan," ungkap Syaiful Huda dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Menakar Urgensi Sekolah Tatap Muka’ di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Baca juga : Komisi IV DPRD Jawa Barat Bakal Kawal Pembangunan Underpass di Jalan Dewi Sartika, Depok

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, pihak sekolah sudah harus melakukan penerapan protokol kesehatan plus sebelum bulan Juli. Sekolah sudah harus membuat simulasi.

"Sehingga siswa sejak dari rumah ketika datang ke sekolah sudah tahu dia posisinya harus ada di mana, cara menggunakan maskernya seperti apa. Bahkan hingga pada hal yang sifatnya teknis seperti apakah boleh ketika bertanya maskernya harus dibuka dan seterusnya," terangnya.

"Selain itu, apakah boleh bertukar makanan dengan teman sekolahnya, apakah boleh makan di kantin sekolah, dan seterusnya. Itu menjadi penting, karena ini adaptasi kebiasaan baru,” tambah Syaiful.

Sedangkan mengenai program vaksinasi guru dan tenaga pendidik, Syaiful mengatakan, dari target 6,5 juta vaksinasi guru dan tenaga kependidikan hingga saat ini baru tervaksin 1,5 juta. “Keinginan Mas Menteri (Nadiem Makarim) dengan fakta memang belum semua guru dan tenaga kependidikan tervaksin. Ini PR!” tegas Syaiful.

Baca juga : Polsek Subang Putar Arah Masyarakat yang Mau Berwisata ke Wilayah Selatan

Pada kesempatan yang sama, Seskretaris Ditjen Paud Dasmen Kemendikbud Dr. Sutanto SH MA mengaku, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan PTM ini. Kemendikbud Ristek telah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk kementerian lain. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah melakukan sosialisasi pertemuan dalam rangka persiapan PTM.

"Beberapa kali kami juga melakukan pertemuan dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Seluruh kabupaten kota kami juga sudah melakukan,” ungkap Sutanto.

Menurutnya, hal yang memberatkan saat ini dari persiapan PTM adalah soal pendataan. Misalnya, data untuk mengetahui berapa jumlah sekolah yang siap melakukan PTM. Namun, Sutanto mengakui tidak semua sekolah sama dalam menyiapkan PTM di bulan Juli. Pasalnya, dari sisi fasilitas dan sistem di setiap sekolah berbeda.

“Nah, tentunya yang agak berat itu bagaimana kita bisa mengoordinasikan dinas pendidikan, dan tentunya satuan pendidikan bagaimana agar selalu melakukan updating datanya,” tutur Sutanto.

Baca juga : Vaksinasi Penting, Anggota Komisi IX DPR RI Minta Pemerintah Lebih Tegas dan Disiplin

Sementara pemerhati Pendidikan John Andi Oktaveri mengatakan, untuk rencana PTM di bulan Juli ini harus diiringi dengan sosialisasi. Menurutnya, sosialisasi inilah yang masih kurang dari pihak-pihak yang berkompeten.

"Sebab masih terjadi perbedaan mendasar pemahaman dari pihak sekolah, orang tua murid, dan pemerintah daerah beserta dinas terkait PTM di masa pandemi Covid-19. Saya menilai, sosialisasi dari pihak yang berkompeten terhadap persoalan yang dihadapi oleh murid-murid sekolah, baik kepada guru maupun para stakeholder lainnya itu masih kurang,” tandas John. (Asp)