Jelang Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara oleh KPU

Isu Utang Negara Digoreng Terus, Posisi Sri Mulyani Mulai Teka Teki

Jumat, 10 Mei 2019, 19:30 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Terhitung 11 hari lagi menjelang hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang bakal diumumkan KPU RI pada 22 Mei. Jelang hari keputusan itu, terutama pihak petahana Jokowi-Ma'ruf Amin, ramai diperbincangkan soal orang-orang yang bakal mengisi kursi menteri di kabinet kerja periode 2019-2024 jika terpilih kembali.

Dan yang paling menjadi sorotan utama masyarakat adalah kursi Menteri Keuangan karena menjadi pihak sentral untuk kestabilan keuangan negara. Saat ini, Menteri Keuangan dijabat Sri Mulyani. Selama menjabat, Sri Mulyani terus diguncang dengan pemberitaan soal utang negara yang semakin menumpuk.

Menanggapi hal tersebut, pakar ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudistira Adhinegara mengaku tidak bisa merekomendasikan nama pengganti Sri Mulyani, jika sampai diganti. Meski begitu, ia menjabarkan sosok ideal yang sekiranya cocok mengganti perempuan yang pernah duduk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, berada di kursi Menteri Keuangan.

"Intinya, harus sosok yang bukan berasal dari parpol. Harus profesional dan bisa diterima oleh pelaku usaha, pasar, dan masyarakat. Itu saja," kata Bhima saat dikonfirmasi wartawan, kemarin.

Baca juga : Soal Rencana Wiranto Bentuk Tim Hukum Nasional, Pakar: Hukum Bisa Diperalat Kekuasaan

Dihubungi secara terpisah, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman justru berani menyebut satu nama politisi yang menurutnya sanggup untuk duduk di kursi Menteri Keuangan. "Misbakhun, anggota DPR dari Partai Golkar. Dia sangat berpengalaman di Komisi XI, Keuangan. Basic pendidikannya adalah STAN serta awalnya kerja di Dirjen Pajak," kata Boyamin.

Menurut dia, Misbakhun layak menjadi pengganti Sri Mulyani lantaran rekam jejaknya yang demikian menawan. Pengalamannya sebagai anggota Pansus, sekaligus pengusul Hak Angket kasus Bank Century, sehingga membuatnya dikriminalisasi, dinilai Boyamin sebagai contoh keberanian.

"(Misbakhun) vokal. Sehingga akibat vokalnya, dipenjarakan rezim waktu itu. Namun akhirnya diputus bebas oleh Mahkamah Agung," ungkap Boyamin.

Saat ini, real count KPU RI sudah menghitung nyaris 80 persen suara dari total 813.350 TPS. Sejauh ini pula, hitungan KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin masih unggul dari Prabowo-Sandiaga.

Baca juga : Pengangkatan 21 Penyidik KPK Dinilai Tanpa Seleksi Ketat

Nama Sri Mulyani sendiri disebut-sebut menteri yang tak tergantikan, jika Jokowi kembali menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sri Mulyani diprediksi akan tetap menjadi Menteri Keuangan pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menyebutkan, ada lima nama yang tak tergantikan dan bakal duduk lagi di periode selanjutnya. "Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Luar Negeri Retno Priansari Marsudi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan," ucap Wasisto.

Menurut Wasisto, jika sampai Jokowi menang di Pilpres 2019, sejumlah menteri seharusnya layak dipertahankan dan tak perlu ada perombakan total. Wasisto mengungkapkan, sejumlah menteri yang sepatutnya mengisi kembali di pemerintahan capres petahana periode 2019-2024 adalah Trio Srikandi. Adapun Trio Srikandi yang disebut Wasisto adalah Retno Marsudi yang saat ini menjabat Menteri Luar Negeri, Sri Mulyani, dan Susi Pudjiastuti yang kini Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Saya pikir Trio Srikandi layak dipertahankan karena kinerja dan kapasitas mereka yang bagus dalam pemerintahan ini," papar Wasisto.

Baca juga : Caleg PAN Tasikmalaya Diduga Lakukan Money Politik

Selain tiga menteri itu, Wasisto berharap Jokowi bijak menyusun jajaran nama menteri lain jika menang dalam Pilpres 2019. "Saya pikir beliau jangan terlalu menuruti kemauan koalisi, dan simpatisannya yang ingin orang-orang kepercayaannya menjadi menteri. Beliau (Jokowi) perlu diberi kebebasan lebih untuk menentukan pilihannya sendiri," ucapnya. (DED)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal