LampuHijau.co.id - Saat ini banyak kalangan yang meributkan tentang Test Wawasan Kebangsaan (TKW).

Padahal, menurut Anggota MPR RI, Yanuar Prihatin, bagi warga negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu memiliki wawasan kebangsaan. Pasalnya, pengetahuan itu untuk menjaga keutuhan pondasi negara yang dalam hal ini harus terwujud dalam tiga pilar; ASN, TNI, dan Polri.

"Tapi kenapa sekarang baru diributkan? Itu kan lucu. Jika ada yang bertanya, wawasan kebangsaan itu paling tidak harus dimiliki oleh siapa? Kalau kita ngomong terlalu besar seluruh bangsa Indonesia mungkin terlalu rumit, tapi paling tidak kita bicara tiga pilar, pertama ASN, yang kedua TNI, dan ketiga Polri. Ini dulu fundamen ini," terangnya dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk 'Pentingnya Wawasan Kebangsaan Bagi ASN', di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).

Baca juga : Rawan Kecelakaan, Satlantas Larang Warga Buat U-Turn di Pantura Subang

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, jika ketiga pilar itu tak memiliki wawasan yang cukup soal kebangsaan maka negara ini bakalan selesai alias hancur. "Jika fundamen ini runtuh dari wawasan kebangsaan ya, sudah, Pak, wasalam. Kenapa wasalam? ASN memegang seluruh kendali soal kaitan dengan pemerintahan, kaitan dengan pembangunan, kaitan dengan proyek program dan seterusnya. Kalau ini salah sasaran karena persepsi kebangsaannya tidak pas, maka sudah itu problem besar.

Yang kedua, TNI, ketiga, Polri, ini juga problem. Jika wawasan kebangsaan tidak kuat pada dua lembaga ini TNI dan Polri, maka kita pun akan bicara wassalam," jelasnya.

Yanuar juga menegaskan, urgensi menanamkan wawasan kebangsaan tidak cukup di kalangan ketiga pilar tersebut. Dikatakannya, wawasan kebangsaan juga harus menyentuh level masyarakat. Nah, dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia NU dan Muhammadiyah inilah yang mempunyai peran besar untuk mensosialisasikannya.

Baca juga : Kelelahan Merekap Penghitungan Suara, Anggota PPK Jatiwangi Jatuh Pingsan

"Bukan promo, tapi paling tidak dua institusi besar di Indonesia; Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah dua fundamen penting yang kalau ngomong masalah wawasan kebangsaan dan harus disertakan," tuturnya.

Sementara Yanuar mengkritik sebagian pihak yang terus-menerus menggaungkan isu peralihan status pegawai KPK meski 1.271 pegawai yang dinyatakan lulus sudah dilantik. Menguji wawasan kebangsaan menurut dia akan tetap relevan dilakukan ada atau tanpa adanya polemik pegawai KPK.

"Wawasan kebangsaan itu suatu yang fundamental, penting, hakiki untuk Indonesia. Kan lucu, kenapa baru sekarang pada ribut? Ributnya hanya karena kasus KPK," pungkasnya. (Asp)