LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, roadmap dan reformasi sistem pertahanan, serta modernisasi alutsista, dibutuhkan untuk menjadikan Indonesia berada di lima besar dunia sejajar dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, dan China dalam hal kekuatan militer. Hal ini dikatakan Anis Matta akan menjadi agenda strategis yang akan diperjuangkan Partai Gelora sebagai bentuk partispasi dalam politik.

"Agenda tersebut adalah salah satu pilar dari dari cita-cita menjadikan Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia, selain ilmu pengetahuan, ekonomi dan juga militer," tegasnya dalam Gelora Talk 'Reformasi Sistem Pertahanan Nasional dan Urgensi Modernisasi Alutsista TNI', di Gelora Media Centre, Jakarta, Rabu (2/5/2021) petang.

Acara diskusi tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPR 2010-2016, pengamat pertahanan Dr. Connie Rahakundini Bakrie dan Anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan Mayjen TNI Pur Tri Tamtomo.

Baca juga : Anggota Komisi I DPR: Sumber dan Pola Pendanaan Modernisasi Alutsista Harus Dikaji Ulang

Menurut Anis Matta, reformasi pertahanan nasional harus segera dilakukan karena ada perubahan landscape global akibat pandemi. Karena itu, ia meminta asumsi-asumsi dasar mengenai sistem pertahanan nasional saat ini harus dilakukan perubahan secara fundamental, terutama menyangkut isu konflik global dan perang masa depan.

"Asumsi-asumsi yang kita percaya selama ini, harus kita pertanyakan kembali. Isu alutsista yang sedang mencuat menjadi entry point bagi Partai Gelora untuk memulai pembicaraan yang lebih strategis," lanjutnya.

Anis Matta menegaskan, Partai Gelora tidak ingin terjebak soal 'isu mafia alutsista', karena yang lebih penting membicarakan asumsi-asumsi dasar strategi pertahanan ke depan. "Ini adalah satu momentum, saat isu alutsista mencuat untuk memulai pembicaraan yang fundamental, menyusun strategi pertahanan kedepan," tegasnya.

Baca juga : Sapa Penyuluh se-Indonesia, Mentan SYL Perintahkan Harmonisasi dan Cek Lapangan

Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, angaran Rencana Strategis (Renstra) pertahanan Indonesia sebesar Rpp 1.760 triliun untuk periode 2020-2044 yang dipercepat ke 2024 dinilai masih sulit untuk mendongkrak kapabilitas sistem pertahanan. Kekuatan militer suatu negara, lanjut Mahfuz, juga harus ditopang dengan kekuatan industri pertahanan yang memproduksi alat pertahanan sendiri di dalam negeri.

"Artinya, belanja pertahanan juga dibelanjakan di dalam negeri dengan memproduksi alat-alat pertahanan seperti negara maju, Amerika dan Prancis yang berada di lima besar kekuatan pertahanan dunia," kata Mahfuz, yang kini menjabat sebagai Sekjen Partai Gelora Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, pengamat pertahanan Connie Rahakundini Bakrie justru mempertanyakan besaran anggaran pertahanan yang dipercepat di 2024. Sebab, anggaran sebesar 1.760 triliun tersebut, dinilai terlalu besar tanpa adanya penjelasan.

Baca juga : Banyak Kader dan Kiai Sepuh NU Desak PKB Usung Gus AMI Jadi Capres 2024

"Pertanyaan saya, anggaran sebesar ini dalam tiga tahun kita mau beli apa dan kenapa mesti habis di 2024? Yang sudah di-clearkan dan dijelaskan Menteri Bappenas adalah dana sebesar USD 20 miliar. Selisih 104 miliar itu harus dijelaskan oleh Kementerian Pertahanan," terang Connie.

Sementara itu, anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan, Mayjen Pur Tri Tamtomo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran karena pemerintah saat ini tengah berperang melawan Covid-19, sehingga anggaran di kementerian/lembaga dikurangi.

"Anggaran harus digunakan tepat sasaran dan jelas secara mutu. Alutsista yang dibeli juga tidak boleh mangkrak dan memberdayakan industri pertahanan. Industri pertahanan harus diperkuat dan dibangkitkan," tandas Tri Tamtomo. (Asp)