LampuHijau.co.id - Modernisasi alutsista TNI memang sangat dibutuhkan. Untuk itu, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Effendi Simbolon mendukung langkah tersebut. Akan tetapi, bagaimana sumber dan pola pendanaannya harus dikaji ulang.

"Negara memang sudah harus fokus memodernisasi alutsista TNI tapi masalahnya bagaimana pola pendanaanya. Inikan PLN (Pembiayaan Luar Negeri) khususnya kredit ekspor sehingga kita membutuhkan penjelasan yang detail dari Menteri Pertahanan," ujar Effendi Simbolon, Rabu (2/6/2021) sebelum rapat, di lobby Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (2/6/2021) pagi.

Baca juga : Anggota Komisi V DPR RI: Nggak Ada Regulasinya, Larangan Mudik Cuma Imbauan

Selain itu ia mengatakan, seharusnya rapat dilaksanakan secara terbuka agar bisa ada dialog dan mendapatkan hal-hal yang perlu di verifikasi. "Ini jangan disalahartikan. Kalau ada yang rahasia monggo tapi jangan semua dirahasiakan kemudian dijadikan dasar untuk tidak menyampaikan ke publik dong," terangnya.

Seperti diketahui, draf Rancangan Perpres tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Tahun 2020-2024 untuk jangka waktu 5 Renstra atau 25 tahun yang mencapai USD124 miliar atau setara dengan Rp1.773 triliun, dengan pinjaman dari luar negeri kini tengah menjadi polemik.

Baca juga : Kunjungi Kalsel, Komisi III DPR RI Gelar Raker dengan Polda dan Kajati

Di hari yang sama, juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan perihal Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan berupaya membeli produksi senjata dalam negeri selain impor dari luar negeri. "Alutsista dalam negeri tentu akan kita libatkan bersama Kementerian BUMN. Alpalhankam atau alutsista yang harus kita belanjakan dari luar negeri tentu kita harus impor, tapi yang bisa dibeli dan diproduksi di dalam negeri kita produksi dalam negeri," ujar Danhil, saat menemani Menhan Prabowo Subianto dan jajaran terkait rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara I DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021).

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembelanjaan Alpalhankam untuk 25 tahun ke depan dibelanjakan pada 2020-2024 agar Indonesia bisa memiliki alutsista yang mumpuni dan mengikuti perkembangan teknologi. "Dibahas bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, karena termasuk alih teknologi, jadi belum ada yang final atau belum ada keputusan. Dan Itulah nanti yang diajukan ke Presiden menjadi Raperpres setelah pembahasan-pembahasan tadi," jelas Danhil. (Asp)