LampuHijau.co.id - Terkait 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos), Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mempertanyakannya kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma pun mengaku pusing memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang tidak pernah diperbarui sejak 2015.

Hal itu ditanyakan Yandri, karena khawatir tidak ada pembaruan data selama 10 tahun terakhir. Pasalnya, dalam kurun waktu tersebut banyak perubahan data kependudukan, seperti alamat tempat tinggal maupun kondisi perekonomian warga.

"21 juta itu basisnya apa? Kalau bisa per kabupaten/kota. Bagaimana? Karena memang harus kita lakukan dengan tegas ini jangan sampai sekitar 110 kab/kota yang sama sekali hampir 10 tahun tidak melakukan perbaikan data," tanya Yandri kepada Risma, dalam rapat kerja yang disiarkan di YouTube DPR RI, Senin (24/5/2021).

Baca juga : Dijanjikan Dinikahi, Janda Cantik Ditipu Pria Ngaku Bisa Angkat Harta Karun

Pada kesempatan yang sama, Yandri juga membeberkan beberapa kasus yang ditemukan oleh Komisi VIII terkait carut marutnya data penerima bansos. Diungkapkannya, saat kunjungan ke kantor Gubernur Banten, Komsi VIII menemukan polisi, tentara, anggota DPD mendapatkan bansos. Padahal, mereka seharusnya tidak masuk daftar penerima bansos.

"Tapi ada juga masyarakat yang tercecer, yang seharusnya dapat bantuan tapi terabaikan," tuturnya

Selain itu, pihaknya juga menemukan kasus 3.000 paket bansos di Cianjur, Jawa Barat, tidak bisa sampai ke penerima karena alamatnya berganti. "Bantuan yang tidak bisa disampaikan karena apa? Alamatnya enggak tahu. Orangnya enggak bisa dijangkau," ujarnya.

Baca juga : Ziarah ke Makam Sunan Ampel, Hasnaeni Mengaku Lihat "Cahaya Putih"

Untuk itu, Komisi VIII DPR meminta Risma memperbaiki DTKS sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bansos. "Data yang bermasalah tidak boleh dipertahankan tapi penting untuk memastikan bahwa basisnya, parameter, cara verifikasinya benar. Nah, ini yang ingin kami konfirmasikan hari ini," tegasnya.

Dikatakan Yandri, perbaikan data tersebut juga harus diselesaikan karena berkaitan dengan alokasi anggaran yang akan dilakukan oleh DPR. Menurutnya, warga yang belum mendapatkan bansos sama sekali bisa menjadi prioritas.

"Mungkin dengan perapihan data itu yang sama sekali belum tersentuh bisa kita masukan sebagai penerima manfaat," tambahnya.

Baca juga : Tim Hukum AHY: Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4

Sementara Risma mengaku mumet melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Pasalnya, menurutnya, DTKS itu tidak pernah diperbaiki sejak enam tahun belakangan. "Saya mantan PNS, sebetulnya kalau ada temuan ini tahun berikutnya diperbaiki. Tapi yang terjadi didiamkan saja. Terus terang, saya mumet, saya harus selesaikan dari 2015 ini pemeriksaan," ujar Risma.

Bahkan, ia mengaku sering mendatangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengetahui data lengkap DTKS. Selain itu, dalam perbaikan DTKS, Risma juga mengaku rutin melakukan pertemuan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Bank Indonesia.

"Saya ke BPKP lebih sering, karena dia punya dashboard lengkap yang masuk ke data kita, yang masuk ke tempat kita ke data kita. Kenapa saya tidak ingin masuk ke sini, kondisi psikis teman-teman down, kenapa saya dului, saya sampaikan tolonglah ini saya betulkan, saya janji untuk membetulkan," tandasnya. (Asp)