LampuHijau.co.id - Wacana pemindahan ibukota Republik Indonesia ke Kalimantan terus menggema. Tetapi, Ibu Kota RI lebih baik dipindah ke Bogor, karena lebih hemat dan strategis.

Hal itu diungkapkan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daniel Hutapea. "Nggak perlu ke Kalimantan. Daripada ke Kalimantan, ibu kota RI lebih baik difokuskan (dipindah) di satu tempat yang dekat dengan Istana. Di Jonggol, Bogor misalnya. Itu lebih baik, lebih strategis dan menghemat anggaran," ucapnya pada Lampu Hijau The Jak di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Baca juga : TKN: Jokowi Sudah Fokus untuk Layani Rakyat

Menurut Daniel, jika ibu kota RI difokuskan ke Bogor yang dekat dengan Istana, maka koordinasi jadi lebih mudah dan cepat. “Presiden kalau manggil menteri-menterinya, kan bisa langsung cepat datangnya kalau dekat dengan Istana. Kalau di Kalimantan gimana nanti kan jauh dan nggak efektif," paparnya.

Lalu, lanjut mantan ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) DKI Jakarta ini, di tempat tersebut dibuatkan bangunan gedung untuk para menteri dan instansi pemerintah terkait. "Jadi di situ nanti dibuatkan bangunan 44 atau 50 lantai, 2 tower atau 3 tower misalnya. Semua kantor kementerian di situ," tandasnya.

Baca juga : Bantah Kriminalisasi Bachtiar Nasir, Polisi Tegaskan Punya Cukup Bukti

Dan, sambung Daniel, sekelilingnya bangunan tersebut nantinya bisa dibuatkan apartemen untuk para staf khusus kementerian dan menteri-menteri tinggal di situ. "Nanti habis tugas, mereka kembali ke rumah masing-masing," paparnya.

Kemudian, dari mana dananya? Daniel menerangkan, dananya dari hasil kerja sama dengan swasta. "Atau dari hasil lelang gedung-gedung kementerian yang ada saat ini di Jakarta. Kan nilainya sangat besar itu," tuturnya.

Baca juga : Deklarasi Kesepahaman Tak Ada Kecurangan Pemilu di Kabupaten Tangerang

Daniel menegaskan, daripada pindah ke Kalimantan dan membutuhkan dana Rp400 triliun, Jonggol, Bogor yang lebih dekat dengan Istana jadi alternatif terbaik dan sangat menghemat anggaran. "Kalau dipaksakan, dana Rp 400 triliun itu takutnya jadi obyekan (proyek). Belum fee-nya nanti," ujarnya.

Saat ini, ucap Daniel, pemerintah lebih baik menghemat anggaran untuk bayar utang. "Daripada keluar ratusan triliun seperti itu," tukasnya. (Frk)