Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Masuknya ratusan warga negara India yang sedang mengalami tsunami Covid-19 ke Indonesia, hingga penumpasan KKB Papua menjadi sorotan dalam sidang Paripurna DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Kamis (6/5/2021).
“Kita harapkan pemerintah mampu menggerakkan seluruh petugas seperti di bandara dan pelabuhan untuk mengawal masuknya para WNA ke Indonesia, antara lain dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri,” tutur Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, dalam Sidang Paripurna DPD RI tersebut.
Nono juga berharap agar ada upaya adanya penguatan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai bagian dari peningkatan ekonomi nasional di masa pandemi. Salah satunya adalah adanya kemudahan informasi mengenai akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dalam sebagai modal usaha.
“Atas hal ini, kami harapkan Komite IV dapat melakukan elaborasi dan eksplorasi lebih lanjut, terutama menyangkut berbagai masalah yang dihadapi UMKM,” tambah senator dari Provinsi Maluku ini.
Pada kesempatan yang sama, DPD RI juga menyampaikan duka mendalam atas tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402, dan berharap agar Presiden Joko Widodo dapat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh kru KRI Nanggala 402 yang gugur.
Selain itu, duka yang mendalam juga disampaikan DPD RI atas wafatnya Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI Putu IGP Dani NK, yang tewas dalam baku tembak antara TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua akhir April lalu. "Aksi kriminalitas yang dilakukan KKB di Papua sudah meresahkan dan tidak dapat ditoleransi lagi. Kami mengharapkan TNI dan Polri dapat segera menumpas KKB sampai ke akar-akarnya. Diharapkan Komite I dapat mengundang berbagai pihak terkait situasi dan peristiwa ini," tegas Nono.
Sidang Paripurna DPD RI tersebut juga memutuskan pembentukan Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer sebagai usulan dari Komite III DPD RI yang akan memperjuangkan nasib guru honorer yang telah mengabdi puluhan tahun agar bisa mengikuti tes CPNS.
Sedangkan Senator dari Papua Barat, Filep Wamafma saat menyampaikan laporannya, menyoroti masalah Papua yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dirinya menilai penetapan KKB sebagai kelompok teroris oleh pemerintah, justru berpotensi memunculkan eskalasi permasalahan di Papua yang akan mengorbankan warga sipil ataupun TNI di Papua.
Sementara keberadaan Pansus Papua DPD RI yang telah menghasilkan rekomendasi DPD RI juga dinilai belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dirinya berharap agar Pimpinan DPD RI dapat segera mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan di Papua.
Baca juga : Jalin Silaturahmi, AHY Temui Anies dan Fraksi Demokrat DPRD DKI
“Ini penting sekali. Bagi kami senator Papua, ada langkah komprehensif dari pimpinan atas penyelesaian masalah ini. Kami berharap Papua tetap damai, aman, dan eksis bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” harap Filep. (Asp)
