LampuHijau.co.id - Setelah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris, pemerintah dikatakan Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, akan menanggung kerja besar.

Baca juga : Hasilkan Perekonomian, Kerajinan Tangan Warga Binaan Rutan Salemba Dipamerkan

“OPM atau KKB dijadikan teroris, berarti di sana ada kerja besar pemerintah dari berbagai institusi, tidak hanya TNI dan Polri, pemerintah juga harus melakukan pencegahan dan menyejahterakan rakyat Papua," ujar Arsul Sani dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk 'Papua adalah Indonesia', di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Baca juga : Reshuffle Kali Ini Dikatakan Misbakhun Sebagai Bentuk Penyelamatan Visi dan Misi Presiden

Selain itu, kontra radikalisme atau deradikalisme juga harus bersamaan dan terus menerus dilakukan oleh pemerintah. “Saya berharap Pemda melakukan kerja kontra radikalisme dan deradikalisasi. Jangan cuma menindak yang sangat mungkin salah tindak, salah tangkap, hingga terjadi pelanggaran HAM,” tegasnya.

Baca juga : Terapkan Prokes, Pemerintah Bersama Masyarakat Tekan Penularan Covid-19

Sementara pemerintah juga wajib memperhatikan kesejahteraan rakyat Papua agar tak lagi terbujuk dengan gerakan-gerakan teroris. "Pasalnya, teror tidak cuma dihadapi dengan kontra radikalisme, deradikalisme, TNI, dan Polri. Pemerintah juga wajib menyejahterakan warga agar tak terbujuk lagi dengan gerakan-gerakan perlawanan terhadap negara," tandasnya. (Asp)