Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dikatakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat harus disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan pandemi Covid-19 saat ini. Asesmen menyeluruh terhadap sejumlah program Pendidikan Nasional juga harus dilakukan agar terjadi penyesuaian terhadap kondisi aktual masyarakat di masa pandemi Covid-19.
"Program Merdeka Belajar memang harus kita gaungkan, namun harus dilakukan juga sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini," ujar Lestari Moerdijat, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin, (3/5/2021).
Pihak terkait juga, dikatakannya harus melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi, kebijakan, prosedur dan pendanaan, kepemimpinan, masyarakat dan budaya, serta kurikulum, pedagogi dan asesmen. Refocusing sejumlah isu itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani.
Empat fokus program Merdeka Belajar, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan. "Kemendikbudristek harus secepatnya membuat katagori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan," terangnya.
Secara umum, tegasnya, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini. Sehingga harus menemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini. Karena sektor pendidikan, jelasnya, termasuk sektor yang paling terdampak saat ini, sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh.
"Kondisi tersebut sudah berjalan lebih dari satu tahun dan kita menghadapi ancaman learning loss, karena pengetahuan yang sudah dikuasai para pelajar hilang karena pola belajar yang berubah," tambahnya.
Baca juga : Harus Diapresiasi dengan Baik, Bukan untuk Mengamen di Jalanan
Pada kesempatan yang sama, Anggota MPR Fraksi PKB, Syaiful Huda berpendapat, pandemi Covid-19 ini membuka mata setiap orang bahwa dunia pendidikan kita masih banyak menghadapi masalah.
"Sekolah di tanah air, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana," tuturnya.
Menurut Huda, dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional, para pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran.
Baca juga : Palsukan Surat Swab Test, Cowok Ini Harus Berurusan dengan Polisi Bandara
Sementara pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji berpendapat, learning loss sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19. Mengutip Bank Dunia, Indra mengungkapkan bahwa anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya.
"Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia," ungkapnya.
Untuk itu, Indra berharap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dari komunitas digital itu mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya dan ilmu pengetahuan. (Asp)
