Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Anggota DPD RI dapil Sumatera Utara Badikenita, Br. Sitepu mengatakan, larangan mudik tahun ini untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia dibutuhkan ketegasan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Menurutnya, agar larangan mudik tersebut dapat berjalan baik dan benar-benar mencegah adanya penularan baru Covid-19, salah satunya adalah melalui regulasi turunan dari Pemda.
“Terkait dengan larangan mudik ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. Penting dibuat Pergub, Perbup, dan Perwali. Terkait Covid ini harus langsung dibuat turunan dari peraturan pemerintah," tuturnya, dalam Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Peran Daerah Antisipasi Larangan Mudik Lebaran 2021’ di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Rabu (28/4/2021).
Baca juga : Pemerintah Harus Tegas Soal Larangan Mudik
Dikatakannya, bila berkaca pada peningkatan kasus Covid-19 di India yang sangat signifikan, dirinya meminta masyarakat untuk menahan diri agar tidak kembali mudik di tahun ini. Kasus dan kematian akibat Covid-19 di India meningkat tajam, dikarenakan adanya kerumunan berupa upacara keagamaan di berbagai daerah yang memunculkan klaster baru penularan Covid-19.
Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan larangan mudik ini adalah kesadaran dari masyarakat juga. “DPD RI sendiri akan melakukan fungsi koordinasi dengan kepala daerah, baik gubernur, walikota, kabupaten. DPD RI sangat dekat dengan masyarakat, akan membangun komunikasi yang baik sehingga ada edukasi bagi masyarakat,” ungkap Badikenita.
Baca juga : Komnas HAM Minta Aturan Pertanahan Jangan Diskriminatif
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, larangan mudik dikeluarkan karena pada mudik tahun lalu meski sudah dilarang, ternyata ada peningkatan kasus Covid-19 sebesar 220 persen. Terlebih, saat ini tren kasus Covid-19 sedang meningkat.
“Setiap ada libur panjang, ada kenaikan jumlah, dan itu cukup signifikan. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Kita sepakat ini jangan sampai terjadi lagi. Karena dampaknya luar biasa, tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk bidang sosial ekonomi lainnya,” terangnya.
Sementara pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, larangan mudik tahun ini akan sulit untuk dilakukan. Ia menilai, masyarakat juga cenderung tidak mengikuti imbauan pemerintah, dikarenakan inkonsistensi dari pemerintah pusat sendiri.
“Ada larangan mudik. Lalu ada kepala daerah dan bahkan menteri di pusat yang mempersilakan masyarakat untuk mudik sebelum tanggal 6 Mei. Makanya tiba-tiba banyak yang berbondong-bondong mudik. Dan saat ini syahwat masyarakat untuk mudik sangat besar, apalagi tahun kemarin tidak bisa mudik,” tandasnya. (Asp)
