Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Musim Haji tinggal hitungan bulan, namun di tengah badai pandemi Covid-19 yang juga belum berakhir ini bakal banyak perbedaan dalam pelaksanaannya. Bahkan, dari jumlah kuota yang didapat setiap negara pun kabarnya bakal dibatasi.
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid sampai mengatakan, jika pengiriman jamaah Indonesia hanya diberi 10% dari kuota normal pada musim Haji tahun ini, maka lebih baik ditiadakan saja. Pasalnya, hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi calon jemaah yang tahun lalu juga sudah tidak bisa berangkat.
"Kuota yang diberi 10% itu bisa saja diatur dan dimainkan oleh oknum-oknum. Jadi, lebih baik ditiadakan saja. Di sinilah tugas diplomatik yang perlu diperankan oleh pemerintah untuk melakukan lobi kepada Arab Saudi, untuk menambah kuota itu,” tutur Jazilul dalam diskusi 'Menanti Kepastian Pemberangkatan Haji 2021', di Media Center, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021), yang juga dihadiri langsung Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi.
Selain itu, jika kenyataan pahit tentang kuota tersebut memang menjadi kenyataan, Jazilul juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk menetapkan persyaratan yang jelas, tegas dan terbuka bagi calon jemaah yang bisa diberangkatkan. Menurutnya, hal ini penting agar tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan bagi calon jemaah yang tidak berangkat.
"Solusinya mungkin bisa saja dengan cara diundi secara terbuka. Namun, pihak yang melakukan pengundian ini juga harus jelas kredibilitasnya. Artinya, pengundian itu harus dilakukan secara jujur," terangnya.
Terlebih, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Arab Saudi menetapkan salah satu syarat calon jemaah adalah telah disuntuk vaksin Covid-19 yang sudah mendapat sertifikasi dari WHO. “Sementara kita di Indonesia sudah melakukan vaksinasi dengan menggunakan vaksin Sinovac dari China. Informasinya, vaksin Sinovac ini belum mendapat sertifikasi dari WHO.
Baca juga : Demi Kebersamaan, La Nyalla Minta Tak Ada Ganjal Mengganjal
Bagaimana dengan calon jemaah yang sudah memenuhi syarat berangkat tapi sebelumnya mereka sudah divaksinasi dengan vaksin Sinovac? Namun yang pasti ini akan menambah biaya,” jelas Politikus PKB tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Wamenag Zainut mengaku, pihaknya belum mengetahui soal vaksin yang direkomendasikan pemerintah Arab Saudi. Zainut mengatakan bahwa pihaknya akan menanyakan kepada Kementerian Kesehatan tentang hal ini.
“Vaksin seperti apa nantinya, kami sampaikan bahwa hingga saat ini itu belum ada penjelasan terkait vaksin apa yang digunakan. Mudah-mudahan apa yang sudah digunakan di Indonesia itu bisa kita lakukan,” jelasnya.
Sementara Wamenag juga menegaskan dan mengaku, hingga detik ini pun pihaknya belum mendapatkan kepastian mengenai kuota dan apapun terkait pelaksanan ibadah Haji dari pihak Arab Saudi. "Sampai dengan saat ini belum ada kepastian dari Arab Saudi. Saya sering ditanyakan kepastiannya kapan Pak? Yang tahu hanya dua; Allah dan Raja Arab," selorohnya.
Akan tetapi, ia mengaku, Kemenag telah melakukan sejumlah upaya kepada otoritas Saudi agar peluang keberangkatan haji bagi jemaah Indonesia terbuka untuk tahun ini. Selain melobi pihak pemerintah di Saudi, menurut dia, Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas juga telah berkomunikasi dengan Duta Besar Arab Saudi di Indonesia.
"Tapi hingga detik ini kami belum mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan Haji 2021," pungkasnya. (Asp)
