Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran sudah mulai digaungkan oleh pemerintah. Namun sayangnya, larangan tersebut sekadar imbauan, karena tidak diikuti dengan regulasi yang jelas. Sehingga pemerintah terlihat tidak komitmen dalam mengendalikan penyebaran Covid-19.
Demikian yang diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR F Demokrat, Irwan Fecho, dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat" di Media Center, Senayan, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Dikatakannya, imbauan larangan mudik ini malah terlihat sebagai blunder dan ketidakseriusan Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Pasalnya, selain tidak ada regulasi yang jelas, di lain hal tempat-tempat wisata malah dibuka dan bebas untuk dikunjungi.
"Pada kesempatan ini saya malah bertanya, larangan mudik yang mana? Karena sampai hari ini aturan legal standing-nya nggak ada. Ini baru sekadar imbauan saja. Di sinilah terlihat jelas blunder dan inkonsistensinya pemerintah. Ngeluarin larangan mudik tapi tidak diikuti peraturan yang jelas. Bahkan, tempat-tempat wisata boleh buka," tuturnya.
Untuk saat ini, dikatakan Fecho, larangan mudik ini sangat penting jika melihat tren covid selama ini. "Pasalnya, setiap hari libur panjang, baik Hari Raya, Nataru (Natal dan Tahun Baru), itu pasti terjadi peningkatan kasus harian. Contohnya saja di Idul Fitri 2020, kemudian ada peningkatan sampai 30% kasus harian. Itu terjadi karena dilarang mudik Lebaran tapi boleh pulang kampung," terangnya.
Meskipun sampai kemudian hari ini trennya mulai menurun, Irwan Fecho mengatakan, kasus kematian juga terus meningkat bahkan lebih besar daripada kasus kematian global, kita 2,7% kematian global 2,17%. "Ini harusnya jadi momentum yang benar untuk kemudian memutus mata rantai penyebaran covid-19. Tetapi saya melihat nggak ada keseriusan di situ.
Lagi-lagi ini seperti menggugurkan kewajiban. Seolah-olah pemerintah ingin di lihat serius menangani covid ini tetapi setiap regulasi yang dikeluarkan itu ada miss pada implementasi dan efektifitasnya. Contohnya larangan mudik hari ini wisata boleh dibuka, bahkan larangan mudiknya ditentukan tanggal 6 sampai 17, sebelum tanggal 6 siapa yang mau menjamin?" jelasnya.
Baca juga : Artis FTV Agung Saga Ditangkap Konsumsi Sabu, Belinya Patungan Sama 2 Temannya Tuh
Menurutnya, jika tidak ada regulasi yang ketat yang bisa menunjukkan bahwa pemerintah serius. Percuma saja imbauan larangan mudik ini. Bahkan dalam hal mengendalikan transportasi di setiap simpul, baik darat, laut, udara dalam hal ini Kemenhub.
"Apa gunanya imbauan larangan mudik itu, tapi tidak ada pembatasan penumpang, prokes juga biasa-biasa saja, kemudian tidak ada pembatasan di lapangan. Karena tidak ada yang menjamin, apalagi masih banyak peluang-peluang untuk kemudian bisa meninggalkan daerah dengan alasan ada keluarga sakit, ada urusan pekerjaan dan juga wisata," tambahnya.
Sementara Politisi Partai Demokrat ini berharap, pemerintah benar-benar harus menunjukkan teladan dan komitmennya sebagai suatu bangsa yang besar bisa mengakhiri musibah Covid-19 ini. Pasalnya, tren sudah sangat jelas, setiap hari-hari libur kita harus ambil tindakan yang tegas, walaupun pahit.
Baca juga : Kunjungi Kalsel, Komisi III DPR RI Gelar Raker dengan Polda dan Kajati
"Kurangilah gimik-gimik yang membuat masyarakat makin kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah. Jadi, kebijakan Bapak Jokowi yang melarang mudik harus diikuti pembantunya. Faktanya mana? Sampai hari ini, tidak ada regulasi yang dikeluarkan secara resmi yang mengatur itu, yang bisa digunakan sebagai landasan bahkan untuk penindakan," pungkasnya. (Asp)
