Sudah Bikin Gaduh, AHY Sindir Kubu KLB dan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Masyarakat, Pemerintah, dan Negara

Selasa, 6 April 2021, 00:43 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Terkait aksi kudeta yang telah terjadi, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir pihak kubu KLB termasuk Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko harus meminta maaf kepada masyarakat, pemerintah, dan negara.

"Karena dua bulan ini telah membuat gaduh dengan mempertontonkan politik yang tidak beretika. Jadi, sudah seharusnya mereka meminta maaf," ujar AHY, saat melakukan rapat konsolidasi bersama pengurus DPC dan DPD Demokrat Jawa Tengah di Camp Mawar Umbul Sido Mukti Kabupaten Semarang, Minggu (4/4/2021).

Baca juga : Jaga Stok dan Harga Jelang Lebaran, Pemerintah Impor Bawang Putih Lagi

Selain itu, AHY juga menganggap Moeldoko sebagai aktor utama dan korban dari aksi tersebut. "Kalau melihat Pak Moeldoko itu aktor utama atau korban, bisa dua-duanya. Tapi mana yang pasti itu kita kembalikan ke beliau. Yang pasti, keduanya sama-sama tidak baik dalam kaitan kudeta terhadap Partai Demokrat yang sah," ungkap AHY.

Lebih lanjut, AHY menyatakan niatnya dapat segera bertemu Presiden Joko Widodo untuk bersilaturahmi. Dalam pertemuan nanti, AHY berkata, ingin menyampaikan rasa terima kasih karena telah membawa pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham, mengeluarkan keputusan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Baca juga : Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI: Tangkal Radikalisme, Kaum Muda Harus Paham Jati Diri Bangsanya

"Saya tanggal 31 Maret 2021 usai mendengar keputusan Kemenkumham, malam harinya saya mengirim pesan kepada Bapak Presiden Jokowi, berterima kasih karena sudah menjunjung tinggi hukum di negeri ini. Saya juga meminta waktu kepada beliau untuk bisa bersilaturahmi," lanjut AHY.

Seperti telah diketahui bersama, Kementerian Hukum dan HAM telah memutuskan menolak pengajuan keabsahan Demokrat versi KLB Deli Serdang, karena dianggap tidak dapat melengkapi beberapa persyaratan dan tidak sesuai dengan AD/ART partai. Sementara dengan adanya keputusan tersebut, maka Partai Demokrat yang sah dan diakui pemerintah adalah partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal