LampuHijau.co.id - Kembali maraknya aksi teror belakangan ini, seperti aksi ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral di Makassar dan serangan terduga teroris di Mabes Polri, dianggap suatu tindak kejahatan yang luar biasa. Penangannya pun tidak hanya bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian, kehadiran TNI pun dirasa sangat dibutuhkan.

Demikian yang diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha. Dikatakannya, terorisme ini kejahatan yang luar biasa dan keterlibatan unsur TNI menjadi suatu yang mendesak dan penting dalam penangannya.

"Padahal, terorisme merupakan kejahatan yang dinilai sebagai extraordinary atau kejahatan yang luar biasa, sehingga penanganannya tidak bisa dilakukan oleh aparat kepolisian saja," ujarnya dalam diskusi dialektika demokrasi bertajuk 'Lawan Geliat Radikal-Terorisme di Tanah Air' di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/4/2021).

Baca juga : Tiga Pilar Kemayoran Amankan Puluhan Remaja, Irwandi Usul Taman Dibuka

Lebih lanjut ia mengatakan, keterlibatan TNI dalam BNPT sebetulnya sudah dicantumkan dalam regulasinya. Hanya saja peraturan pelaksananya belum turun juga hingga saat ini. Sehingga TNI pun belum banyak terlibat dalam pemberantasan terorisme.

“Mandeknya di mana? Saya juga tidak mengerti. Tapi yang namanya TNI kalau tidak ada perintah dari panglima tertinggi untuk operasi militer atau perang, dia tidak bergerak. Paling bantu-bantu saja secara sukarela,” terang Tamliha.

Menurut Tamliha, perlu aturan yang jelas mengenai perlibatan TNI di luar operasi militer, dan itu dibenarkan. Hanya saja anggarannya tetap harus dari APBN, bukan dari APBD, karena masing-masing daerah mempunyai beban anggaran yang tidak sama. Pelibatan TNI juga diatur dalam UU 34/2004, maka ada Operasi Tinombala antara Polri dan TNI.

Baca juga : 20 Kendaraan Balap Liar Diamankan, Dirlantas: Pengendaranya Tidak Ditahan

"Jadi, DPR sudah setujui itu sejak dua setengah tahun yang lalu, hanya Perpresnya belum keluar,” jelas Tamliha.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR RI, Dipo Nusantara melalui virtual, mengkritik peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dinilai kurang greget, sehingga gerakan terorisme saat ini kembali marak terjadi. Bahkan, ia mengakui bersama Komisi III pernah bicara keras dengan jajaran BNPT. Mempersoalkan efektifitas dari berbagai macam kegiatan BNTP seperti sosialisasi, kunjungan kerja ke daerah.

“Kita sangat menyayangkan pencegahan yang dilakukan oleh mereka (BNPT). Banyak kunjungan-kunjungan Ketua BNPT, diskusi-diskusi segala macam, tapi belum lihat seperti apa pencegahannya,” ungkap Dipo.

Baca juga : KPK Didesak Audit Perusahaan yang Diduga Terlibat Pengadaan Bansos Covid-19

Sementara mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019, Fahri Hamzah, yang juga hadir sebagai pembicara mengatakan, yang diperlukan saat ini adalah keberanian para wakil dewan untuk mengajukan pertanyaan mendalam untuk mengungkap setiap rangkaian tindak pidana terorisme yang ada di Indonesia.

Fahri juga mengkritisi pernyataan Presiden Jokowi, yang meminta agar tindakan terorisme yang terjadi di Gereja Katedral di Makassar tidak dikaitkan dengan agama. Pernyataan itu, sambung dia, sangat kontraproduktif dengan apa yang terjadi di lapangan.

"Faktanya pakai jilbab, pakai cadar, teriak Allahuakbar. Apalagi kemudian yang dibom gereja, nama grupnya Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan lain-lain lah. Terus Presiden mengatakan jangan hubungkan dengan agama, mana bisa?" ujar Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia itu. (Asp)