LampuHijau.co.id - Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis dianggap ngelantur oleh Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout. Dikatakannya, saat ini seluruh kader sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini," tutur Ardy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/3/2021) lalu.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Gubernur Aceh dari Demokrat, Gubernur Banten dari Demokrat, Gubernur Papua dari Demokrat, Wagub Kaltara dari Demokrat, begitu juga dengan Wagub Jawa Timur. Hal ini dikatakannya, perbedaan, baik agama, dan suku, merupakan hal yang biasa bagi partainya.

Baca juga : Ngotot Revisi UU Pemilu, Legislator Demokrat: Bagian dari Konsolidasi Demokrasi

Menurutnya, perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat. Karena sama-sama mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduannya dalam berorganisasi, berbangsa, dan bernegara.

"Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat," jelasnya.

Sedangkan jika benar mau menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. "Lakukan saja tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh," cetusnya.

Baca juga : Minta Perlindungan Hukum, DPC Demokrat Datangi Polres Depok

Pasalnya, Presiden saja, dikatakannya, tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara. Akan tetapi, Moeldoko selaku kepala staf presiden justru sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal.

"Negara lagi susah, rakyat lagi kesulitan karena terdampak pandemi dan bencana. Ini Kepala Staf Presiden bersama gerombolannya malah melakukan penyalahgunaan kekuasaan," cetusnya.

Sementara dirinya meminta ke Moeldoko untuk tidak mengajari kader Demokrat tentang demokrasi. Menurut dia, kongres Partai Demokrat 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis.

Baca juga : Ada Peserta Ngaku Diimingi Rp100 Juta, Inisiator KLB Demokrat Bantah dan Menduga Itu Mata-mata

"Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi? Mikir! Bisa hancur demokrasi kita kalau praktik begal politik ala gerombolan Moeldoko ini dibiarkan," tandasnya. (Asp)