LampuHijau.co.id - Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia ke Kalimantan Timur kembali menghangat dan bakal menjadi Prolegnas Prioritas 2021 di DPR. Bahkan, semua perencanaan pembangunannya dikatakan sudah siap tinggal menunggu Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) saja untuk memulai pembangunannya.

Demikian yang diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun. Menurutnya, rencana pemerintah ini tinggal menunggu penetapan Undang-Undang saja. Pasalnya sejak digaungkan oleh Presiden Jokowi pada Sidang Istimewa MPR tahun 2019, semua proses persiapan dari kementerian dan kelembagaan terkait telah berjalan.

"Ini ibaratnya tinggal menunggu bendera start saja untuk memulainya. Yaitu pembahasan RUU IKN di DPR yang akhirnya akan melahirkan Undang-undang IKN sebagai bendera startnya," tutur Misbakhun, saat menjadi pembicara bertema 'Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas' di Media Center Parrlemen Senayan, Selasa (23/3/2021).

Dikatakannya, UU IKN ini masih tingkat draft dan masih Prolegnas. Namun, pembahasannya masih belum diagendakan. "Rapat terakhir Komisi IX Minggu lalu dengan Menteri Bapennas memberikan persentasi sedikit tentang Ibu Kota Negara ini. Saat ini Presiden Jokowi dan pemerintahannya sedang disibukkan dengan penanganan Pandemi Covid-19. Semua sumber daya kemampuan negara saat ini dipakai untuk itu.

Baca juga : Berpotensi Timbulkan Banyak Masalah, Komisi II DPR RI Usul Tunda Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik

Kajiannya untuk Ibu Kota ini sudah ada, kemudian studinya juga sudah lengkap, pemenang desain landscape tata kotanya juga sudah ada, tinggal  bendera start-nya dikibarkan oleh presiden," terangnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, alasan pemindahan Ibu Kota di Kalimantan Timur, salah satunya Kalimantan Timur mempunyai tingkat kemajuan yang hampir menyaingi Jawa. Lalu, kaya dengan sumber daya alam, masyarakatnya juga beragam, sangat terbuka.

"Di sana masih tersedia lahan yang sangat luas dan komitmen pemerintahan nanti Ibu Kota Negara kita itu akan menjadi kota yang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang sustainable, di mana energinya juga menggunakan energi terbarukan, kendaraan umum yang di sana juga menggunakan teknologi baterai yang terbarukan dan listrik," papar Politisi Partai Golkar tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan anggaran, ia mengatakan, rencananya pemerintah menyebutkan hampir 500 triliun. "Itu kemungkinan paling besar adalah menggunakan skema KPBU atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha," jelasnya.

Baca juga : Rapat dengan Kemenpora, Komisi X DPR RI Bakal Bahas Diskualifikasi Tim Bulutangkis Indonesia di All England

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan yang juga berasal dari Kalimantan Timur ini mengungkapkan, jika wacana pemindahan Ibu Kota ini sudah sangat dinantikan dan ditunggu wujud nyatanya oleh Rakyat Kalimantan Timur.

"Ibarat makan, makanan ini sudah ditenggorokan tinggal ditelan saja. Ini sudah dari 2020 IKN masuk Prolegnas dan tinggal menunggu presiden Jokowi menyodorkan draf RUU IKN ini kepada DPR untuk dibahas dan ditetapkan sebagai UU. Kami semua mendukung rencana dan langkah baik ini," ujar politisi Partai Demokrat tersebut.

Selain itu, ia juga sangat bersyukur dengan dipilihnya Kalimantan Timur oleh pak Jokowi. Hal ini dikatakannya sebagai salah satu lompatan masa depan Indonesia ke depan yang akan menyatukan juga Republik ini.

"UU IKN ini masuk prolegnas prioritas 2021. mungkin hari ini akan ditetapkan,  kebetulan ada sidang paripurna. Dalam hal kami di Komisi V juga kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan,  Kementerian Desa, saya pikir hampir semua Kementerian ini siap pada faktanya untuk mendukung program presiden ini," tambahnya.

Baca juga : Timbulkan Banyak Korban dan Perdebatan, Wakil Ketua DPR RI Beberkan Pasal UU ITE ke Pemerintah yang Perlu Direvisi

Kalau kita lihat Kalimantan ini salah satu pulau yang stabil , jarang terjadi gempa dan sebagainya. "Saya berharap hal ini segera bisa diwujudkan dan akan membawa dampak kebaikkan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan sekitarnya. Keinginan pak Jokowi untuk merayakan 17 Agustus 2024 di Ibu Kota negara baru insya Allah akan terwujud," tandasnya.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud yang juga hadir secara virtual mengungkapkan, jika jajaran pemerintah di Kalimantan Timur dan Rakyat Kalimantan Timur sangat mendukung dan bersyukur jika hal ini dapat segera terwujud.

"Kami sudah siap semua, bahkan jika pemerintah pusat kesulitan kami siap bantu atau serahkan pembangunannya kepada kami disini," ujarnya dengan bersemangat. (Asp)