LampuHijau.co.id - Setelah melalui uji coba dan tidak menimbulkan efek samping serius, namun vaksin Nusantara tidak jua diberikan izin bahkan terlihat dipersulit. Atas dasar ini, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP, Rahmad Handoyo, menuding Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito tidak independen.

Rahmad menganggap vaksin nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto seolah dipersulit dalam prosesnya. Padahal hasil uji klinis fase I menunjukkan tidak ada efek samping serius yang terjadi terhadap para 30 relawan.

"BPOM tidak mungkin dipaksa, tidak boleh, dan UU mengatakan, BPOM amanat rakyat untuk pengawasan obat. Hanya, kalau dari diskusi begono-begini dan temuan dari teman-teman kita saat rapat kerja di daerah, Semarang, bahwa ibu (Kepala BPOM Penny K. Lukito) tidak independen," tegas Rahmad dalam agenda Rapat Kerja bersama Komisi IX yang disiarkan melalui kanal YouTube DPR RI, Rabu (10/3/2021) kemarin.

Baca juga : Anggota Komisi IX DPR RI Menilai PSBB dan PPKM Nggak Efektif, Penanganan Covid-19 Terlihat Setengah Hati

Rahmad pun membandingkan upaya pengadaan vaksin dari perusahaan farmasi yang terdapat negara lain. Menurutnya, tidak ada kendala dan terlihat lancar hingga hari ini, seperti perusahaan asal China, Sinovac hingga AstraZeneca dari Inggris. Dikatakannya, upaya pengadaan vaksin hasil karya anak bangsa ini sepatutnya didorong dan didukung oleh negara. Salah satunya vaksin nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto.

Untuk itu, Rahmad meminta agar BPOM bekerja secara serius dalam mengevaluasi dan memberikan perizinan uji klinis lanjutan untuk vaksin nusantara. "Jangan dibunuh dulu secara administrasi. Saya malah menduga pada ujungnya akan diberikan izin tapi setahun, tektokan, pingpong, begitu," tambahnya.

Namun ia mengaku, pihaknya tidak akan mendukung vaksin nusantara apabila dalam hasil uji klinis I yang menyasar aspek keamanan ditemukan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti lumpuh hingga kematian. Ia bahkan mengatakan, setelah Komisi IX berkunjung dan melihat proses uji klinis I vaksin nusantara pada Februari lalu, seharusnya dapat dilanjutkan untuk proses uji klinis II yang menyasar tingkat efikasi atau kemanjuran vaksin.

Baca juga : Alfakes "Curhat" pada Panja Komisi IX DPR

"Jadi, rekomendasi untuk Bu Penny, saya tidak dalam rangka untuk mendesak, tapi berikan persamaan," pungkas Rahmad.

Hal tersebut pun juga diutarakan oleh beberapa anggota Komisi IX yang lain pada kesempatan yang sama.

Sementara menanggapi hal tersebut, Penny menegaskan bahwa BPOM merupakan lembaga independen dan transparan yang akan mendukung pengadaan vaksin nusantara. Namun Penny juga menekankan bahwa seluruh proses pengembangan vaksin harus lolos tahapan yang berbasis ilmiah.

Baca juga : Dana Covid 19 Diduga Ditunggangi Kepala Daerah, Anggota Komisi II & III DPR RI Minta Tindak Tegas dan Hukum Mati!

"BPOM akan transparan, kami tidak memiliki kepentingan untuk menutupi apapun. Tapi ini merupakan sebuah proses yang berbasis scientific," jawab Penny.

Penny juga mengatakan bahwa pihaknya bukan tidak, melainkan belum memberikan lampu hijau untuk Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) uji klinis II dan III vaksin nusantara. Alasannya, proses masih berlangsung.

Ia mengatakan, BPOM pasti akan mendukung penelitian dan pengembangan obat dan vaksin dalam rangka kemandirian di bidang farmasi, sekaligus untuk percepatan akses ketersediaan vaksin di masa pandemi Covid-19. (Asp)