Banjir Terus, DPR Minta Pemerintah Pusat Ambil Alih Kelola Tata Ruang Daerah

Senin, 22 Februari 2021, 17:24 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Guna mengantisipasi banjir yang kerap kali terjadi di musim hujan, Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dedi Mulyadi meminta pemerintah pusat mengambil alih kelola tata ruang di daerah. Musibah banjir ini, dikatakannya, sudah berulang kali dan telah disampaikan langsung kepada menteri terkait melalui rapat kerja bersama Komisi IV.

"Saya sudah menyampaikan loh, beberapa kali di raker menteri. Saya minta, banjir itu kan diawali oleh tata ruang yang salah, sudah deh, tata ruang diambil alih oleh pemerintah pusat, dibuat terkoneksi," ungkapnya seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (20/2/2021) lalu.

Penanganan banjir sendiri, menurutnya, tidak cukup diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Dedi, banjir umumnya melibatkan beberapa daerah yang seharusnya disinergikan.

Berita Terkait : Bupati Subang Meminta Pemprov Jabar dan Pusat Bantu Atasi Banjir Pamanukan

"Air itu enggak nanya, saya dari Bogor, saya warga Jawa Barat enggak bakal masuk ke DKI. Kan, enggak gitu," ucapnya.

Untuk itu, Dedi meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik agar membuat desain tata ruang yang sesuai kaidah lingkungan per pulau. Sehingga ke depannya, desain tata ruang itu tinggal dijalankan secara teknis oleh pemerintah daerah. 

Kemudian pemerintah pusat akan bertindak sebagai pengawas, sehingga daerah yang melanggar dapat dijerat hukum oleh aparat kepolisian. "Pengawasnya di pemerintah pusat, sehingga pelanggaran tata ruang jadi ranah kepolisian," terang Dedi.

Berita Terkait : Bisa Beraktivitas Tapi Aman, Pras Setuju Pemerintah Pusat Terapkan New Normal

Selain itu,  Dedi juga menyoroti perkara rehabilitasi lingkungan yang seharusnya digencarkan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Ia mencontohkan area penampungan air di wilayah Gunung Mas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang kini sudah dialihfungsikan menjadi perumahan. Padahal, perumahan itu dulunya termasuk dalam kawasan Sungai Purba dan dipenuhi pepohonan yang berfungsi melindungi tanah dan menampung air.

Saat ini, menurutnya, tutupan pohon di sana sudah berkurang, sehingga meningkatkan potensi air meluap ketika hujan. Sementara kawasan-kawasan seperti ini, dikatakannya, perlu direhabilitasi. Dan, pada dasarnya kawasan DAS membutuhkan pohon-pohon penyangga yang besar untuk memaksimalkan kapasitas dan kemampuan penampungan air hujan.

Seperti diketahui, sejumlah daerah di Indonesia tergenang banjir selama puncak musim penghujan tahun ini. Kalimantan Selatan termasuk salah satu yang terdampak parah. Bahkan DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat juga tak bisa terhindar dari musibah banjir. (Asp)

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal