LampuHijau.co.id - Berkaitan dengan surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang dilayangkan ke Istana Kepresidenan soal dugaan keterlibatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moledoko dalam kudeta partai politik tersebut, pihak Istana pun bukan suara dan memastikan tidak akan menjawabnya.

Menteri Sekretariat Negara Pratikno mengatakan, alasan tak menjawab itu karena isu kudeta Demokrat adalah urusan internal partai. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah tidak mau ikut campur dalam hal tersebut.

"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat," ungkap Pratikno dalam siaran Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).

Baca juga : Terapkan Prokes, Pemerintah Bersama Masyarakat Tekan Penularan Covid-19

Lebih lanjut Pratikno mengatakan, urusan itu bisa diselesaikan secara internal. Dia berkata ketentuan tersebut sudah diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. Selain itu, ia mengungkapkan, pihak Istana telah menerima surat yang dilayangkan AHY. Namun, ia memastikan sekali lagi Istana tidak akan merespons surat tersebut.

"Diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat. Kami sudah menerima surat itu," terangnya.

Seperti ramai diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, AHY mengirim surat ke Presiden Jokowi. Surat itu dilayangkan untuk meminta keterangan bahwa ada orang di lingkaran Istana yang coba melakukan kudeta di Demokrat.

Baca juga : Kunjungan ke Satker, Kapolda Jatim Tekankan Pentingnya Prokes dalam Pelayanan ke Masyarakat

Kemudian, orang yang dimaksud AHY itu diketahui adalah Kepala KSP Moeldoko. Elite Demokrat menyebut Moeldoko menyiapkan dana untuk membeli suara pengurus daerah Demokrat di Kongres Luar Biasa.

"Mereka (pimpinan pusat dan daerah) dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024," jelas Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (1/2/2021) lalu.

Sementara tak lama usai dituding, Moeldoko pun membantahnya melalui jumpa pers yang digelar secara virtual beberapa waktu lalu. Dirinya mengakui itu hanya pertemuan biasa. Ia pun mengaku hanya sebagai pendengar setia saja tanpa memberikan masukan apapun. (Asp)