LampuHijau.co.id - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, ada gerakan politik yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Bahkan, AHY menduga ada lima pihak yang berstatus kader, eks kader, hingga pejabat pemerintah di lingkaran Jokowi yang berniat mengambil paksa partainya.

Rinciannya, satu kader aktif Partai Demokrat, satu kader yang sudah 6 tahun tak aktif, satu mantan kader yang diberhentikan sejak 9 tahun lalu akibat kasus korupsi, dan seorang mantan kader yang berhenti dari Demokrat 3 tahun lalu.

"Sedangkan dari non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang dimintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," ungkap AHY dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Baca juga : Anggota DPR RI Minta Pemerintah Tertibkan Influencer Sok Agamais dan Pancasilais

Sayangnya, dia tak merinci siapa nama-nama pelaku manuver politik tersebut. AHY hanya mengaku mendapatkan laporan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, tentang gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat tersebut sekitar 10 hari yang lalu. Menurutnya, manuver itu dilakukan secara sistematis karena sudah melibatkan pihak luar.

Para kader itu bahkan mengakui sudah diajak via telepon maupun pertemuan langsung, untuk melakukan manuver pergantian pucuk pimpinan Partai Demokrat tersebut. "Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat," terangnya.

Dikatakannya, konsep pengambilalihan partai yang dipilih para pelaku ini, lanjutnya, adalah lewat Kongres Luar Biasa (KLB). Proses pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, kata AHY, akan dijadikan kendaraan untuk mencalonkan diri dalam Pemilu Presiden 2024.

Baca juga : Demi Menjaga Kualitas Demokrasi, Gerindra Ingin UU Pemilu Tetap Dipertahankan

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB. Pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," jelasnya lebih lanjut.

Selain itu, AHY mengatakan, para pelaku pelaku manuver tersebut merasa yakin gerakan ini pasti sukses. Sebab, mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," tutur AHY.

Baca juga : Anggota DPR RI Katakan Abu Janda Banyak Aksi Tapi Kurang Isi

Sementara berkaitan dengan adanya lingkaran dekat Jokowi yang hendak mengambil paksa Partai Demokrat, AHY mengaku telah menyurati Presiden Jokowi untuk mengklarifikasi hal tersebut. (Asp)