Berita Lainnya
LampuHijau.co.id - Hingga saat ini tercatat kasus Covid-19 di Indonesia sudah tembus 1 juta orang. Hal Ini menunjukkan, kebijakan pemerintah melalui Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif dan terlihat setengah hati dalam menangani pandemi ini.
"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," ujar Lucy Kurniasari, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, di Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Dikatakannya, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis. Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.
"Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung. Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19," terangnya.
Baca juga : Polda Jatim dan PGI Kolaborasi Jaga Kamtibmas dan Penanganan Covid-19 Saat Libur Nataru
Namun begitu, sayangnya pemerintah tampak alergi kalau mendengar kata lockdown. Padahal kasus di Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.
"Pemerintah seyogyanya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown. Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan," harap wanita yang juga menjabat sebagai ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya.
Baca juga : Sinergitas Komite III DPD RI dengan Kemenkes Dalam Percepatan Penanganan Covid-19
Walaupun disadari, kebijakan lockdown menurutnya memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar. Konsekeunsi dari lockdown, pemerintah mininal harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.
"Masalahnya, tersedia atau tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," pungkasnya. (Asp)
