LampuHijau.co.id - Sejumlah anak muda dan mantan aktivis '98 yang tergabung dalam Forum Politik Indonesia (FPI), menyayangkan pernyataan Anggota DPR Ribka Tjiptaning yang menolak vaksin Covid-19. Mereka menilai, pernyataan politisi PDIP itu sebagai bentuk propaganda dengan mempolitisasi vaksin Covid.

Karenanya, dengan jargon #LawanPolitisasiVaksinCovid, FPI mendukung pemerintah melawan politisasi vaksin tersebut. Perlawanan itu ditandai dengan deklarasi di Kafe Kokoho, Hotel Sans, Jakarta Barat, Kamis (21/1/2021).

"Karena prokes, kami membatasi hanya perwakilan yang mendeklarasikan diri. Ada aktivis '98 Iman Akhirman alias Bocor, dan Agung Wibowo Hadi, ada pengamat politik dan pimpinan lembaga survei Adib Miftahul, dan akademisi Bena Rangkuti, serta teman-teman lain," ujar Tamil Selvan, deklarator FPI saat ditemui di lokasi.

Baca juga : Bupati Subang Pastikan Pemerintahan Tak Galau Meski Sekda Ditahan Kejari

Dalam deklarasi tersebut ada beberapa kesepakatan yang dituangkan FPI. Pertama, mendukung pemerintah dalam mensukseskan program vaksin covid guna kemaslahatan rakyat Indonesia. Kedua, bersepakat untuk melawan propaganda politik yang bertujuan memecah-belah rakyat Indonesia. Ketiga, bersepakat untuk melawan black news, negatif news, dan hoax, yang meresahkan masyarakat.

Lalu keempat, bersepakat untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah sebagai upaya pengentasan permasalahan bangsa. Kelima, bersepakat untuk melakukan program edukasi politik kepada generasi muda dalam mengedepankan politik kebangsaan.

Tamil menyebutkan, pembentukan forum ini dimaksudkan karena semakin punahnya politik kebangsaan dan keadaban dalam warna perpolitikan di Indonesia. Bahkan menurut para deklarator, banyak penggiringan opini politik yang membuat masyarakat semakin bingung, salah satunya terkait penolakan vaksin covid-19.

Baca juga : Ketua DPR RI Ajak Pemuka Agama Ikut Yakinkan Rakyat Pentingnya Vaksinasi Covid-19

"Maka kami sepakat untuk mendukung pemerintah dalam melawan politisasi vaksin covid19. Negara perlu didukung sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak," tutur Kang Tamil, sapaannya.

Kendati singkatan nama Forum Politik Indonesia yaitu FPI memiliki kemiripan dengan ormas Front Pembela Islam yang merupakan ormas agama yang saat ini dilarang, Kang Tamil mengatakan bahwa organisasi yang dibentuknya bernafaskan pancasila dan mengedepankan intelektualitas.

"Roh kami adalah pancasila dan intelektual. Kemiripan nama itu hanya kebetulan, tidak masalah, justru paradigma masyarakat bisa berubah bahwa ada FPI yang merupakan gerakan intelektual pendukung pemerintah. Tapi kalau pemerintah melenceng, yah kami kritik. Kritik yang membangun itu penting, tentunya dibarengi dengan solusi," jelasnya.

Baca juga : Forkopimda Jatim Tinjau Gedung BPSDM Sebagai Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Sementara Adib Miftahul, salah satu anggota presidium menyatakan bahwa sesuai dengan kesepakatan deklarasi, Forum Politik Indonesia akan mengedepankan dialog dan diskusi terhadap permasalahan politik bangsa. Selain itu, mencari langkah elegan dalam membantu mengatasi black and negatif politic yang memecah belah.

"Kami akan berada di garda depan dalam melawan propaganda politik kotor yang bertujuan memecah belah masyarakat, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kami tidak mau masyarakat terombang-ambing karena ulah para oknum politik kotor yang tidak bertanggung jawab," tutup Adib. (RBN)