LampuHijau.co.id - Izin edar emergency use authorization (EUA) terhadap vaksin COVID-19 buatan Sinovac telah diberikan oleh BPOM. Sementara Komisi IX DPR RI, meminta pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tetap harus diiringi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes).

"Walaupun vaksinasi segera berjalan Rabu, 13 Januari 2021 harus paralel dengan disiplin dan kepatuhan masyarakat. Disiplin masyarakat laksanakan protokol kesehatan digalakkan, dilakukan bersamaan dengan operasi yustisi oleh Polri, TNI, dan aparat pemda, Satpol PP disertai sanksi secara terukur di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena kepada wartawan, Senin (11/1/2021).

Baca juga : Satlantas Polres Subang Pastikan Setiap Pelayanan Terapkan Prokes

"Vaksinasi harus dibarengi kesadaran rakyat untuk jalankan 3M plus 2M, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas," tambahnya.

Untuk itu, politikus Partai Golkar ini juga mengajak para tokoh bangsa menyukseskan program vaksinasi tersebut. "Dukungan para tokoh bangsa lintas sektor dan daerah untuk mengajak rakyat sukseskan vaksinasi dan tetap disiplin jalankan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan) plus 2M harus tetap dijalankan secara konsisten dan jangan kendor sampai pandemi benar benar bisa dikendalikan," tuturnya.

Baca juga : Aktivis & Komunitas Ojol Minta Novel Baswedan Bersikap Kesatria

Ia pun mengapresiasi kerja BPOM dalam memastikan uji klinis tahap tiga vaksin Corona buatan Sinovac. Menurutnya, kehadiran UEA vaksin tersebut memberi kepastian bahwa vaksin Sinovac tidak menimbulkan kekhawatiran atau aman untuk digunakan.

"EUA yang diberikan BPOM RI hari ini memberi kepastian dan kejelasan kepada semua pihak bahwa vaksin Sinovac aman, berkhasiat dan efektif diberikan kepada masyarakat yang tahapannya sudah disampaikan pemerintah melalui KPC PEN," terangnya.

Baca juga : Tampil Lebih Fresh, Wibesite www.mpr.go.id Sebagai Keterbukaan Informasi Birokrasi

Sementara dirinya memastikan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal proses vaksinasi COVID-19. Pasalnya, hal itu merupakan salah satu fungsi dari Komisi IX DPR RI. "Fungsi pengawasan pantau vaksinasi dilakukan Komisi IX," tegasnya. (Asp)