LampuHijau.co.id - Koordinator Barisan Masyarakat Peduli Pemilu Adil dan Bersih Marwan Batubara meminta aparat kepolisian menangkap para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena diduga terlibat dalam pelanggaran pemilu. Marwan menuding, Pilpres 2019 dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif.

“KPU tidak hanya langgar aturan administratif, tapi langgar kejahatan kriminal. Karena itu saya usulkan pimpinan KPU ditangkap dan diadili karena sudah lakukan kejahatan, selain langgar prinsip-prinsip moral sesuai UUD 1945," ujar Marwan dalam konferensi pers bertajuk 'Menyoal Netralitas KPU' di Seknas Prabowo-Sandiaga, Menteng, Jakarta Pusat.

Marwan mengaku heran, dugaan kecurangan ini terjadi begitu massif. Karena itu, kasus seperti ini tidak bisa dianggap ‘angin lalu’. "Ada kejahatan sistemik terhadap demokrasi yang langgar konstitusi dan Pancasila oleh orang yang paling meneriakkan Pancasilais," tegasnya.

Baca juga : Hingga Kini Lokasi Penghitungan Suara Kubu Prabowo-Sandi Belum Jelas

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) itu pun meminta dugaan kecurangan ini harus diusut dan ditindak secara tuntas. “Kami rakyat Indonesia tidak mau jadi pecundang bagi orang-orang yang langgar undang-undang, yang lakukan kejahatan secara sistemik," tutur Marwan.

"Kami nyatakan, kami ingin moral harus tegak. Mari kita lakukan people power secara damai," imbuhnya.

Sementara, Ketua KPU Arief Budiman menyarankan agar pemerintah mengevaluasi Pemilu Serentak 2019. KPU meminta ada pembicaraan khusus soal pemilu ini. Awalnya, Arief menuturkan jumlah petugas KPPS yang ada di seluruh TPS Indonesia berkisar hampir 7,2 juta orang. Hingga saat ini, informasi yang didapatnya terkait petugas KPPS meninggal angkanya sudah melebihi 119, namun dia belum menjelaskan secara rinci totalnya.

Baca juga : Dua KPPS Meninggal Karena Kelelahan, KPUD Kota Bogor Batasi Jam Kerja PPK

Karena banyaknya kasus dan petugas KPPS yang gugur saat bertugas, Arief mengatakan, perlu adanya evaluasi di pemilu kali ini. Dia menyebut akan ada evaluasi mulai dari teknis kerja hingga penyelenggaraan pemilu.

“Ya ini jadi perhatian kita semua, pasca-pemilu perlu kita lakukan evaluasi, bukan hanya terkait dengan sistemnya, tapi juga teknis kerjanya bagaimana, dengan teknis kerja seperti sekarang ini, orang nggak bisa selesaikan sampai dengan tengah malam. Dia bahkan harus melanjutkan sampai dengan pagi sampai matahari terbit berikutnya," kata Arief di KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Arief menuturkan, pemilu kali ini melelahkan semua pihak, baik petugas KPPS hingga peserta pemilu. Karena itu, dia kembali menekankan perlu ada pembahasan khusus terkait persoalan ini. "Memang melelahkan, ini melelahkan bagi semua. Bagi penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, bagi petugas keamanan, bagi masyarakat juga. Ini tentu melelahkan bagi semua, jadi saya pikir perlu dijadikan pembahasan bersama," tuturnya.(ASP)