LampuHijau.co.id - Sebanyak 79 ribu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) reaktif Covid-19 mendekati hari pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, ada 79.241 petugas KPPS reaktif usai menjalani rapid test. Sebanyak 4.824 orang telah diganti jelang pemungutan suara. "Reaktif 79.241 orang. Isolasi mandiri 10.087 orang, swab lanjutan 19.897 orang, diganti 4.824 orang, rapid ulang 5.115," kata Ilham, Rabu (9/12).

Ilham juga menyampaikan ada 6.779 orang petugas ketertiban TPS yang reaktif Covid-19. Sejumlah 560 orang diisolasi mandiri, 2.395 orang telah menjalani tes swab, 510 orang rapid tes ulang, dan 1.390 orang diganti. Dia mengatakan ada 39.318 orang petugas KPPS yang hasil rapid tesnya belum diterima KPU RI. Begitu pula dengan 2.434 orang petugas ketertiban TPS. "Data di atas bersifat dinamis dan akan terus di-update berdasarkan laporan secara berjenjang," ucap Ilham. 

Salah satu penerapan protocol kesehatan dalam Pilkada adalah petugas KPPS wajib menjalani rapid test sepekan sebelum hari pemungutan suara. Jika reaktif, KPPS akan dites ulang ataupun menjalani swab. Kalau petugas KPPS negatif Covid-19, mereka boleh menjalankan tugas di TPS. Jika positif, maka harus diganti oleh KPPS dari TPS terdekat.

Baca juga : Sudah 9 Bulan Pandemi Kasus Positif Covid-19 Makin Tak Terkendali

Sementara itu Bawaslu RI masih menemukan ada petugas KPPS yang terjangkit COVID-19  bertugas di hari pemungutan suara Pilkada 2020. Bawaslu menyebut perlu dicek kembali sejak kapan petugas tersebut tetap bertugas setelah terpapar Corona. "Terdapat KPPS terpapar COVID-19 yang masih hadir di TPS. Nah, ini terjadi di 1.172, tentu perlu dikonfirmasi lebih jauh situasi-situasi yang terjadi di lapangan, seberapa lama pasca-COVID-19 mereka tetap tugas dan lain-lain," ujar anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, Rabu (9/12/2020).

Laporan ini berdasar laporan cepat pengawas TPS di seluruh Indonesia melalui Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pilkada 2020. Afif menyebut data tersebut merupakan gabungan data dari sebelumnya sehingga perlu dicek kembali sejak kapan masih bertugas saat terjangkit COVID-19. "Terkait dengan anggota KPPS yang positif, kita sampaikan ini harus cek kapan mereka positif, apakah masih dalam positif atau tidak. Misalnya di salah satu daerah di Sulawesi Utara posisinya memang masih dalam posisi positif," kata Afif.

Afif mengakui memang ada tantangan bagi KPU untuk mencari pengganti petugas KPPS. Sebab, penggantian petugas KPPS belum diatur dalam peraturan. "Tentu kalau kita lihat dari sisi jumlah, ini kan dari 290-an ribu TPS jumlah kesekian situasinya ya kadang teman-teman nggak bisa mendapatkan pengganti dan penggantian KPPS juga tidak diatur dari sisi pengaturan teman-teman KPU. Nah, ini yang menjadi tantangan teman-teman KPU," ungkapnya. 

Baca juga : Polda Metro Jaya Pimpin Pemulasaran Pasien Covid Covid-19

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menilai penerapan protokol kesehatan diterapkan cukup baik dalam Pilkada 2020 yang dilaksanakan serentak Rabu (9/12). Sejauh ini, kata Doni, pihaknya juga belum menerima adanya gangguan berarti dalam pencoblosan Pilkada 2020 yang sudah berjalan. "Secara umum semuanya sudah cukup baik," kata Doni, Rabu. 

Sementara itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah menjabarkan daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020 berdasarkan zonasi. Ada 29 kabupaten/kota berada di zona merah atau risiko penularan tinggi. Lalu, 220 kabupaten/kota berada di zona oranye atau penularan risiko sedang. Kemudian sebanyak 56 kabupaten/kota di zona kuning atau penularan risiko rendah. Adapun 4 kabupaten/kota berstatus zona hijau atau nihil risiko penularan.(LHTJ)