LampuHijau.co.id - Jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia bertambah menjadi 90 orang. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat, sebanyak 374 petugas KPPS sakit.  "Terkait dengan jumlah sementara sampai pukul 15.00, jumlah update KPPS yang tertumpa musibah 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit bervariasi," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4). 

Jumlah tersebut tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Para petugas yang meninggal dunia maupun sakit ini diduga kelelahan usai bertugas melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu.  Menurut Arief, pihaknya bakal memberi santunan kepada para korban, baik yang meninggal dunia maupun sakit. Rencana santunan tersebut masih akan dibahas KPU bersama pihak Kementerian Keuangan.
"KPU sudah membahas secara internal terkait dengan santunan yang akan diberikan kepada penyelenggara pemilu yang tertimpa musibah. Dengan memperhitungkan berbagai macam regulasi asuransi BPJS, kemudian masukan-masukan dan catatan yang selama ini diberlakukan. Karena kami besok merencanakan akan melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan," kata Ketua KPU Arief. 

Baca juga : Farial Berikan Warning, PPP Tinggal Nama Bila Suaranya di Bawah 6 Juta

Arief mengatakan besok rencananya Sekjen KPU Arif Rahman Hakim akan bertemu dengan pejabat di Kemenkeu. KPU memberikan tiga skema usulan santunan kepada korban KPPS.
"Kami mengusulkan, yang pertama, besaran santunan untuk yang meninggal dunia kurang-lebih Rp 30-36 juta. Kemudian untuk yang cacat maksimal Rp 30 juta. Nanti tergantung pada jenis musibah yg diderita kalau cacat," ujar Arief. 
"Ketiga, untuk yang terluka, kami mengusulkan besarannya maksimal Rp 16 juta. Jadi ini akan dibahas bersama Kemenkeu, termasuk mekanisme pemberiannya, termasuk mekanisme penyediaan anggarannya. Karena kan anggaran KPU tidak ada yang berbunyi nomenklaturnya santunan," ujar Arief.

Sementara Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut terjadi peningkatan korban jiwa pada Pemilu Serentak 2019.
Korban jiwa yang dimaksud Titi adalah para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). "Jadi memang tahun ini, kalau saya bandingkan dengan 2004, 2009, dan 2014, 2019 adalah peristiwa di mana korban jiwa itu paling banyak," ungkap Titi di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Minggu (21/4).

Baca juga : Fokus Bahas Dua Cagub PKS, Pras Ogah Tanggapi Wacana Sandi Mau Balik Wagub Lagi

Titi meminta pemerintah segera mengevaluasi Pemilu 2019. Menurutnya, kasus meninggalnya petugas KPPS karena kelelahan saat proses penghitungan suara tidak boleh kembali terulang.
Titi pun menyayangkan tidak adanya asuransi yang diberikan untuk para petugas KPPS. Sebab, ia menganggap, beban kerja petugas KPPS pada Pemilu Serentak 2019 lebih banyak.
"Menurut saya kepada para petugas yang mengalami, menjadi korban jiwa dan yang sakit atau pun luka karena kecelakaan kerja, harusnya negara memberi kompensasi yang sepadan. Saat ini mereka tidak mendapatkan asuransi kesehatan, kematian, atau pun ketenagakerjaan," tukas Titi.(LHTJ)