LampuHijau.co.id - Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua memiliki dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Propinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan secara umum sangat signifikan salah satunya pendidikan. Hanya saja,  pendidikan perlu mendapatkan perhatian lebih. 

Seperti yang diungkapkan Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof. Dubes Imron Cotan. Dia menyayangkan adanya kelompok pelajar Papua atau Papua Barat terlalu intens dalam multiple praktis. 

Ia mencontohkan Angkatan Muda Papua ikut berdemonstrasi di Surabaya, Wamena, Jayapura di Kota-kota lainnya, bukan konsentrasi belajar diberikan pemerintah atau masing-masing Pemda. 

Baca juga : Cegah Korupsi, Dana Otsus Papua Harus Transparan

"Kita sangat menyayangkan adanya pemuda Papua yang justru terlibat politik praktis seolah-olah Papua dan Papua Barat bukan dari NKRI. Seharusnya, mereka kan konsentrasi dalam belajar," ujarnya seusai menjadi narasumber Webinar Moya Discussion Group: Unity In Diversity "Manfaat Otsus Bagi Pendidikan & Pengembangan Pemuda Papua. 

Dia berharap agar dana yang diberikan Pemerintah digunakan untuk belajar dengan baik. Meski begitu, sejumlah beasiswa melalui Kementerian Dikti dengan program beasiswa Adik Papua harus terkontrol dengan baik. 

Dirinya menyebutkan yang perlu mendapatkan pengawasan itu adalah pemberian beasiswa dari dana Otsus yang dikendalikan dari Pemda. "Entah seleksi pemberian pelajar Papua tepat sasaran. Sebab, sebagian ada yang belum terima, bahkan putuskan untuk pulang kembali," paparnya. 

Baca juga : Pengamat: Otsus Papua Jalan Tengah Pemerintah Pusat dan Daerah

Dubes menegaskan, bahwa untuk dana dalam bidang pendidikan sangat memadai. Hanya saja, lanjutnya, distribusi perlu dipastikan tepat sasaran terutama aspek pengawasan. Ia berharap untuk tahun anggaran 2021 dimulai lagi distribusi anggaran bagi empat sektor pembangunan. 

"Mari kita siapkan generasi Papua dengan SDM yang  mumpuni. Kalau tidak gunakan anggaran sesuai tujuan, maka tidak akan sampai yang diharapkan. Sebab, tantangan ke depan semakin berat. Dengan SDM yang baik akan turut serta memajukan dan membangun Papua," paparnya. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 (RAPBN 2021), Pemerintah menetapkan dana otsus Propinsi Papua dan Papua Barat sebesar Rp 7,8 triliun. 

Baca juga : Bukan Klaster Ketenagakerjaan, Bagian UU Ciptaker Ini yang Dianggap Lebih "Berbahaya"

Selain dana otsus, juga terdapat alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,3 triliun untuk mempercepat penyediaan infrastruktur kedua Propinsi tersebut. Sejak 2002, dana otsus yang untuk Papua dan Papua Barat sudah mencapai Rp 126,99 triliun. Pemberian dana otsus sebesar itu jelas berkontribusi signifikan bagi penerimaan daerah. 

Moya Discussion Group: Unity In Diversity "Manfaat Otsus Bagi Pendidikan & Pengembangan Pemuda Papua dihadiri Narasumber; Tokoh Intelektual Papua Moksen Idris Sirfefa, Direktur Institute Kalaway Muda Nanny Uswanas, Pemerhati Papua dan Politik Internasional Prof. Imron Cotan, Tokoh Pemuda Ali Kabiay dan Moderator: LHKI PP Muhammadiyah Herry Sucipto. (DRS)