LampuHijau.co.id - PDI-Perjuangan (PDIP) merilis hasil penghitungan suara dari tempat pemungutan suara (TPS), yang dilakukan Badan Saksi Pemilu Nasional (BPSN) PDIP. Hasilnya, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) unggul dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Data ini mengacu hasil hitung suara yang dilakukan Jumat (19/4/2019) pukul 14.10 WIB. Data diambil dari total 58.656 TPS dengan jumlah suara masuk mencapai 10.691.760. Sementara TPS pada Pemilu 2019 sebanyak 813.350 TPS.
Baca juga : Para Mantan Pendukung Jokowi Alih Dukungan, Pilih Pasangan Prabowo-Sandiaga
"Kita berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2019 tentang Pemilihan dan Rekapitulasi, yang prinsipnya adalah di dalam proses elektoral kita untuk menghitung hasil pemilu per TPS yang tersebar dalam 810.346 TPS yang ada di Indonesia itu basis kepada lembar C1," kata Kepala BPSN PDIP Arif Wibowo dalam jumpa pers, di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).
Lembar C1 pula yang dipakai BPSN menjadi dasar perhitungan rekapitulasi suara. Rencananya, perhitungan suara berlangsung hingga 22 Mei 2019.
Baca juga : Bawaslu Kota Tangerang Masih Kaji Terkait Pelanggaran Pemilu
"C1 itulah yang menjadi dasar dalam penghitungan suara di setiap jenjang rekap penghitungan surat suara sampai dengan nanti akan berakhir pada tanggal 22 Mei nanti," jelas dia.
Sementara, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyebut pihaknya siap memberi bukti hasil hitung suara di TPS dan dibandingkan dengan hasil yang dilakukan Badan Prabowo Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
Baca juga : Jokowi Harus Stop Klaim Kemenangan!
"Maka kami sampaikan bahwa ini siap diadit bahkan KPU kalau mau membandingkan antara data kami dengan Gerindra, BPN, kami juga siap untuk dicek sistemnya oleh IT data-data yang masuk dokumen C1-nya bisa aja dicek secara random," jelas dia.
"Kan bisa dilakukan cek misalnya ada pengamat independen untuk melakukan pengecekan sistemnya bagaimana, C1-nya dicek secara random benar atau tidak, dilihat infrastrukturnya, itu kan suatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan sehingga tidak sembarangan orang bisa main klaim," tandas Hasto. (RIZ)