LampuHijau.co.id - Politisi Arief Poyuono tidak lagi masuk dalam susunan kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi memberi jabatan wakil ketua umum pada Poyuono. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan kepengurusan baru periode 2020-2025 yang dibentuk Prabowo telah disahkan Menkumham Yasonna Laoly lewat penerbitan Surat Keputusan Nomor N.MH-18.HH.11.01/2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra.

Struktur baru kepengurusan Partai Gerindra periode 2020-2025 itu sendiri disampaikan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani secara daring, Sabtu (19/9) malam. Pada struktur kepengurusan sebelumnya, Poyuono adalah Wakil Ketua Umum Gerindra Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan. Meski tak lagi dihuni Poyuono, susunan kepengurusan DPP Partai Gerindra periode 2020-2025 masih diisi sejumlah nama lama. Mereka antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Fadli Zon, Sugiono, dan Edhy Prabowo.

Baca juga : Brigjen Argo Yuwono Resmi Jabat Kadiv Humas Mabes Polri

Di luar nama-nama lama, terdapat pula jejeran nama baru sebagai pengisi jabatan Waketum Gerindra yang ditunjuk Prabowo. Beberapa di antaranya adalah Saraswati Djojohadikusumo dan Habiburokhman. Poyuono sendiri, yang tak masuk dalam daftar Waketum Gerindra kini, dikenal publik sebagai politikus nyentrik. Ia sering melontarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Misalnya pada Agustus 2017, ia pernah menyamakan PDIP dengan PKI karena antikritik. Pernyataan itu sempat dilaporkan Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) dan politikus PDIP ke sejumlah Polda, yaitu Polda Riau, Polda Metro Jaya, dan Polda Bali atas dugaan pencemaran nama baik.

DPP Gerindra saat itu enggan bertanggung jawab atas pernyataan Poyuono. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Poyuono kelewat batas. Poyuono akhirnya meminta maaf ke PDIP dengan mengirim surat. Pada Juni 2020, Poyuono kembali menyita perhatian publik dengan menyebut isu Jokowi PKI adalah mainan kadrun. Pernyataan itu bahkan mengundang tagar #TenggelamkanGerindra di Twitter selama beberapa waktu.

Baca juga : Pemkab Cirebon Terima Bantuan 20 Ribu Telur dari Perusahaan Pakan Ternak

Majelis Kehormatan Partai Gerindra menyeret Poyuono ke sidang etik. Namun dia tak pernah menghadiri satu kali pun sidang yang dijadwalkan. Polemik terbaru yang ditimbulkan Poyuono terjadi beberapa pekan terakhir. Ia tak terima tidak boleh lagi bicara selaku wakil ketua umum. Lalu ia menyebut ada oknum-oknum di tubuh Gerindra. Perubahan kepengurusan ini adalah hasil  Kongres Luar Biasa Agustus lalu yang kembali menunjuk Prabowo sebagai Ketua Umum. Usai kongres, seluruh pejabat Partai Gerindra demisioner. Hanya tersisa Prabowo sebagai ketua umum dan Ahmad Muzani sebagai sekretaris jenderal. Prabowo ditunjuk sebagai formatur tunggal menyusun pengurus partai periode 2020-2025.

Sebelumnya, Partai Gerindra sempat menyatakan struktur kepengurusan DPP dalam keadaan demisioner, karena susunan kepengurusan Partai Gerindra diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, serta belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Elite Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun mengingatkan apabila ada orang tertentu yang mengatasnamakan Partai Gerindra selain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pernyataan itu tidak sah.(DED)

Baca juga : Dodi Sugianto Optimis KAI di Jawa Barat Akan Berkibar

Cap Foto: