LampuHijau.co.id - Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang kini menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa ikut Program Bela Negara, mulai menjadi sorotan publik di tengah masa pandemi Covid-19. Pro dan kontra pun mulai timbul di masyarakat, apakah wajib militer selama satu semester akan membebankan pendidikan akademis mahasiswa atau tidak? Merespon hal itu, anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha mendukung sepenuhnya rencana Kemenhan tersebut.  "Ya bagus lah (wajib militer), rencana itu kan untuk mengisi pasukan cadangan. Karena Komponen Cadangan (Komcad) sesuai amanat dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara," ucap Tamliha saat dihubungi wartawan, kemarin.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas, menurut anggota DPR RI Fraksi PPP ini perlu memperbanyak pasukan untuk pertahanan. Negara seperti Singapura yang tak seberapa besar dengan Indonesia, kata Tamliha, sudah melakukan wajib militer untuk warganya. "Anggaran (wajib militer) sudah, tinggal pelaksanaannya. Toh, ini kita kan sukarela. Kita melihat semenjak reformasi ini berjalan, sejak merdeka memang belum ada pasukan cadangan itu," tegas Tamliha.

Jika program bela negara ini berjalan, Tamliha meyakini suatu saat nanti mahasiswa yang menjalani pendidikan militer akan dibutuhkan guna pertahanan Indonesia. "Mereka juga yang nantinya akan mengisi untuk mengantisipasi serangan musuh," tandas Tamliha.

Baca juga : Survei INES di Pilbup Kapuas Hulu: Hamdi Jafar-John Itang Tak Terkalahkan

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Dave Laksono justru meminta Kemenhan mematangkan konsep pendidikan militer untuk mahasiswa dalam Komcad. Menurut politikus Golkar ini, target hingga materi program itu belum jelas seutuhnya. "Kalau dibilang nggak perlu, ya nggak perlu. Karena kita tidak dalam keadaan perang. Kalau dibilang perlu, ya perlu juga karena ya kita melihat ini sudah terjadi degradasi pengertian kecintaan terhadap bangsa dan negara. Salah satu tujuan diadakan ini ya untuk membangkitkan semangat tersebut. Tapi kembali lagi, materinya, kurikulumnya, targetnya itu harus jelas," kata Dave.

Menurutnya, pendidikan bela negara harus dimatangkan dengan jelas agar tidak berbalik dan justru menjadi berbahaya bagi negara. "Cukup penting juga (programnya), karena kita kan melihat kondisi kampus-kampus ini makin banyak yang disusupi oleh radikalisme, banyak mahasiswa juga yang sudah apatis terhadap Pancasila, pemerintahan, dan konsep kebangsaan kita, bahkan menjurus kepada disintegrasi. Hal inilah yang perlu di-counter, salah satu caranya ya program-program seperti ini," ujar Dave.

Selain itu, Dave juga meminta Kemenhan memperjelas konsep pendidikan militer bagi mahasiswa ini. Menurutnya, mahasiswa juga perlu mendapat informasi apakah hasil program bela negara itu bisa mereka manfaatkan saat memasuki dunia kerja. "Ini juga harus jelas tujuan konsepnya ini untuk apa pelatihan ini. Apakah hanya untuk membangun semangat kecintaan bela negara saja, atau mereka yang lulus ini sudah mendapatkan berapa SKS, mereka bisa meneruskan, misalnya untuk wamil, jadi mereka ada kesempatan untuk masuk TNI, berkarir di TNI. Atau misalnya juga mereka yang mau masuk PNS dengan ini ada nilai tambah. Jadi ada penyemangat juga," tandas Dave.

Baca juga : Mappilu PWI Masa Bakti 2020 - 2025 Diumumkan

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf Macan Effendi mendesak program ini agar dikaji kembali. Politikus Partai Demokrat ini khawatir, program tersebut justru akan membebankan mahasiswa. "Karena kalau semua kementerian membuat program dengan mahasiswa. Saya khawatir nanti jurusan yang dikejar mahasiswa menjadi tidak lagi maksimal. Apalagi kita ini sedang ingin melakukan perubahan di dunia pendidikan," kata Dede saat dihubungi wartawan, kemarin.

Apalagi saat ini, Dede mengaku Komisi X sedang bekerjasama dengan Kemendikbud mengembangkan program pendidikan di Indonesia seperti program belajar Pancasila, merdeka belajar, termasuk pengabdian kepada masyarakat. "Bayangkan dari 8 semester anak ini sudah menghabiskan 5-6 semester kegiatan-kegiatan tadi, yang mempersiapkan dia untuk di dunia kerja, termasuk pendidikan pancasila untuk karakter. Nah kalau ditambah pendidikan militer tadi selama satu semester, saya khawatir daya tahan anak tak akan kuat," nilai Dede.

Oleh sebab itu, mantan Wakil Gubernur Jawa Bara ini menyarankan program pendidikan militer dimasukan ke dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti Menwa atau Pramuka. "UKM wajib yang satu semester wajib dilakukan oleh mahasiswa baru. Dengan sifat disiplin agak semi militer dan ada bela negaranya atau patriotisme yang kuat, tanpa harus mereka masuk ikut pelatihan di barak militer," pinta Dede. "Karena UKM itu kan kegiatannya tidak setiap hari, bila program itu satu semester harus full ikut saya kira kurang tepat. Walau saya sebenarnya setuju dengan konsep bela negara, tetapi caranya yang harus disesuaikan," tandas Dede.

Baca juga : Belum Genap Seminggu Dapat Penghargaan, Fadli Zon Kembali Nyinyiri Jokowi

Sebelumnya, Kemenhan RI tengah menjajaki kerja sama dengan Kemendikbud agar para mahaswa bisa ikut Program Bela Negara. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Trenggono mengatakan rencananya mahasiswa bisa ikut pendidikan militer selama satu semester. Nantinya, kata Trenggono, hasil dari pendidikan tersebut akan dimasukan ke dalam Satuan Kredit Semester. "Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan," kata Trenggono dalam keterangan yang diterima pada Minggu (16/8/2020). (DED)