LampuHijau.co.id - Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, komplek DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020), ternyata tak membuat partai oposisi seperi PKS dan Demokrat merasa puas. Kedua partai itu, langsung melayangkan 'nyinyiran pedas' terkait pidato Presiden Jokowi pada hajatan kenegaraan satu tahun sekali tersebut.

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyinggung banyak hal. Mulai dari persoalan Covid-19, ekonomi, hingga persoalan penegakan hukum. Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan, bahwa pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. "Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," kata Presiden Jokowi saat berpidato.

"Fleksibilitas yang tinggi dan birokrasi yang sederhana tidak bisa dipertukarkan dengan kepastian hukum, antikorupsi, dan demokrasi," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, semua kebijakan harus mengedepankan ramah lingkungan dan perlindungan HAM. "Kecepatan dan ketepatan tidak bisa dipertukarkan dengan kecerobohan dan kesewenang-wenangan. Penegakan nilai-nilai demokrasi juga tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, tanpa mengganggu kecepatan kerja dan kepastian hukum, serta budaya adiluhung bangsa Indonesia," tandas Presiden Jokowi.

Baca juga : Parah! Striker Porto Ini Terima Ejekan Rasialisme Sampai Lemparan Kursi

Menyikapi pidato Presiden Jokowi, anggota DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsyi langsung mengkritiknya. Menurut anggota Komisi III DPR ini, pidato mantan Walikota Solo itu masih kurang banyak mengangkat kondisi Indonesia, terutama dalam masalah hukum. "Ya saya merasa pidato itu terlalu banyak hal yang belum diangkat mengenai kondisi Indonesia di 75 tahun, Paling tidak dalam posisi masalah hukum aja deh ya. Terlalu banyak yang tidak terungkap dan tidak ada kelihatan ikhtiar untuk semangat penyelesaian permasalahan," kata pria yang akrab disapa Habib ini.

Oleh sebab itu, kedepannya Habib meminta DPR dan kementerian untuk menindaklanjuti isi dari pidato yang disampaikan Presiden Jokowi. "Menurut saya pidato ini, oke, oke saja sebagai pidato. Tapi kementerian dan DPR harus terus lebih memfollow up dan menegakkan hal-hal yang belum terungkap oleh presiden kita," tandas Habib.

Kritikan juga terlontar dari Anggota DPR fraksi PKS lainnya, Mardani Ali Sera. anggota Komisi II DPR ini merasa pidato Presiden Jokowi yang menyinggung soal momentum krisis pandemik Covid-19 harus dibajak, tidak realistis. "Pandangan saya, jangankan melompat, berjalan pun kita susah kalau tidak ada perubahan fundamental. Mulai dari line up kabinet, penajaman anggaran. UMKM kita jangankan suruh lari sekarang, siuman dari pingsannya saja berat," kata Mardani di tempat yang sama.

Ia pun mengaku, jika saat ini pihaknya menunggu aksi nyata dari kepala negara tersebut. "Bicara mudah, aksi yang ditunggu oleh kita semua. Aksi itu jelas, 1,2, 3 hari ke depan ini apa aksi Pak Jokowi dari pidato yang di atas dalam tanda kutip, bagus pidatonya," tandas Mardani.

Baca juga : Kejaksaan Diminta Percepat Proses Pemeriksaan Bupati Humbang

Tak hanya PKS, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Irwan juga melontarkan kritikan. Wasekjen DPP Partai Demokrat itu  menilai pidato Presiden Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2020 cenderung normatif. "Bicara lompatan besar dalam momentum krisis ini, pemerintah juga ketinggalan. Bukan lompatan besar yang diraih tetapi terjerumus dalam pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen," ucap Irwan di tempat yang sama.

Bahkan, Irwan berani mengatakan, jika kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah terbukti tidak berjalan baik. "Kesiap-siagaan dan kecepatan kerja kabinet Jokowi seperti kalau tidak ada peristiwa Covid-19 biasa-biasa saja, malah cenderung lamban," tandas Irwan.

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku takjub melihat isi pidato Presiden Jokowi. Hendrawan menyoroti istilah 'bajak' yang digunakan Jokowi dalam pidato. Menurutnya itu adalah istilah yang tegas dan luar biasa untuk menyikapi krisis yang melanda Indonesia. "Pidato presiden luar biasa karena presiden menggunakan istilah 'mari kita bajak krisis ini untuk melakukan lompatan besar'. Kata bajak ini semula saya tidak pikirkan," ujar Hendrawan.

"Saya selalu mengatakan 'marilah gunakan krisis ini' untuk melakukan perubahan yang signifikan, tapi dia (Jokowi) lebih tegas lagi 'mari kita bajak'. Istilah bajak ini kan sesuatu yang biasanya arahnya semula berbeda, kita ubah arahnya," tandas Hendrawan.
Menurut anggota Komisi XI DPR RI tersebut pernyataan itu merupakan penekanan dari Jokowi. Apalagi saat ini semua negara di dunia tengah menghadapi persoalan yang sama yakni pandemi Covid-19. Hendrawan justru berpikir Indonesia memiliki modal sosial untuk menghadapi persoalan itu dengan lebih efektif.

Baca juga : Kalau Lawan Kotak Kosong, Berarti Lawan Otak Kosong!

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa target Indonesia sekarang ini bukan hanya keluar dari krisis akibat Pandemi Covid-19, melainkan melakukan lompatan besar dengan memanfaatkan krisis untuk membangun Indonesia yang kita cita-citakan.Presiden Jokowi juga mengatakan, bahwa krisis yang terjadi harus dibajak untuk dimanfaatkan agar Indonesia bisa setara dengan negara maju. Hal itu bisa dimulai dengan memecahkan masalah fundamental bangsa. (DED)