LampuHijau.co.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Utara Benny Sabdo mengakui wilayahnya sebagai daerah rawan kecurangan pada Pemilu 2019 ini. Bahkan, Jakarta Utara (Jakut) ini dipetakan sebagai daerah rawan kecurangan ketiga tingkat nasional.

"Kalau di DKI, yang paling rawan di Jakarta Utara. Kami sudah melakukan pemetaan, dalam arti TPS mana saja yang rawan. Tapi, yang rawan akan menjadi prioritas, secara sampai tingkat TPS kelurahan, kita fokuskan untuk hari H, data-datanya sudah kita kumpulkan," ujar Benny kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/4/2019).

Pihaknya mengaku telah bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk meminimalisir kecurangan di wilayahnya. Dia mengaku, potensi kecurangan dapat terjadi karena warga Jakut banyak menghuni apartemen dan rumah susun, sehingga pengawasannya menjadi sulit.

Baca juga : Perlancar Layanan, MRT Jakarta Tambah 80 Petugas

"Karena pengalaman kita Pilkada kan banyak ya. Susah yang memilih di hari H. Seperti di apartemen, Rusun Marunda, termasuk di beberapa tempat yang grey area, kayak Pejagalan atau bekas Kalijodo," kata Benny.

Dikatakannya, potensi kecurangan disebabkan banyak variabel. Salah satunya faktor teknis pada saat hari pencoblosan. Dia mengaku, tidak sedikit juga provokasi yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab sehingga pelaksanaan Pemilu dianggap penuh kecurangan.

"Kita tidak bisa menunjuk satu variabel saja. Ini kan dalam teori sosial kan juga konflik itu banyak sebabnya, tidak hanya apalagi ini terkait spesifiknya Pemilu ada variabel politik yang dominan di situ, maka di situ akan luas, nggak bisa natural soal pemilih saja," jelasnya.

Baca juga : Kisah Usus yang Jadi Penghias Keris

Menurutnya, potensi konflik pun bisa terjadi jika ada politik uang menjelang hari pencoblosan. Selain itu, daftar pemilih tetap yang terus dipersoalkan berbagai pihak, sehingga menyebabkan Jakarta Utara dianggap daerah rawan kecurangan.

"Kalau data kami, tentu kita petakan semua punya potensi rawan di Jakarta Utara itu ada 6 Kecamatan 21 kelurahan dan jumlah TPS-nya ada 4563. DPT 1,2 juta. Nggak tentu memang ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi, misalnya di Kelapa Gading itu di apartemen Gadingnia bermasalah saat hari H, lalu di MOI, Cilincing, Rusun Marunda, termasuk Koja karena padat penduduk," jelasnya.

Ketua Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Mohammad Taufik mengakui, pihaknya akan mengerahkan ribuan relawan dan masyarakat untuk mengatasi kecurangan saat pemilihan. Bahkan, pihaknya akan menyiapkan tim advokasi pada setiap kelurahan agar kecurangan bisa ditindaklanjuti ke jalur hukum.

Baca juga : Bibi Pilih Keluarga Ketimbang Vanessa Angel

"Untuk antisipasi kecurangan, agar pemilu berjalan jurdil, kita menyiapkan tenaga laskar anti kecurangan. Kita siapkan juga tim advokasi setiap kelurahan. Lalu, kita kerjasama dengan masyarakat dan relawan menyiapkan jaringan untuk mengawasi proses pemilu hingga tahap akhir," kata Taufik.

Dia mengimbau, agar masyarakat tidak mau menerima suap dengan politik uang yang dilakukan salah satu peserta pemilu. Menurutnya, politik uang merupakan kejahatan demokrasi yang perlu dihindari semua pihak. (ULI)