LampuHijau.co.id - Poros Pelajar Indonesia menilai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim belum optimal dalam upaya perbaikan pendidikan nasional, terlebih mengatasi masalah pendidikan di situasi pandemi saat ini. Untuk itu Poros Pelajar Indonesia mendesak Joko Widodo (Jokowi) segera mengevaluasi Mendikbud, Nadiem Makarim. “Ini bentuk kepedulian kami pelajar, evaluasi rekomendasi kami ke Pak Presiden, tapi ini tegas,” kata Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hafizh Syafa'aturahman, dalam diskusi daring.

Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Aswandi menyebut ada beberapa catatan terkait kebijakan Nadiem. Menurutnya ada kebijakan yang dikeluarkan mantan bos Gojek ini yang positif, tetapi ada juga yang negatif hingga menimbulkan polemik. Salah satunya dan masih sangat hangat yakni Program Organisasi Penggerak. Proses seleksi dalam program ini dinilai tidak jelas, sehingga organisasi yang mempunyai sumbangsih untuk dunia pendidikan jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama akhirnya memutuskan mundur.

Untuk itu, kata Aswandi,Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja Mendikbud. “Bukan kami mengatakan layak di reshuffle tapi lebih ke agar Pak Presiden mengevaluasi lah, punya seorang menteri diserang habis-habisan di Indonesia yang selama ini punya andil besar di dunia pendidikan nasional. Sumbangsih yang baik kepada pendidikan jauh sebelum negara ini ada, ini bahaya,” tegasnya.

Baca juga : Isu Reshuffle Kabinet Muncul, Presiden Diminta Evaluasi Kinerja Mentan

Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Nurul Hidayatul Ummah menegaskan, bahwa Poros Pelajar tingkat pusat akan melayangkan surat peringatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Ini sebagai salah satu upaya agar ada evaluasi dari kebijkan-kebijakan pendidikan yang dikeluarkan. “Memberi peringatan kepada Kemendikbud untuk bisa memberikan kebijakan, memberikan rules yang positif memihak pelajar Indonesia,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP). "Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Dalam keterangan tertulis yang sama, Nadiem juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Baca juga : Tokopedia dan BRP Indonesia Kembangkan Wisata Bahari Tanah Air

Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya. "Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin (27/7).

Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP. Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD. “Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," pungkas Nadiem.(LHTJ)