LampuHijau.co.id - Polemik Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja makin memanas dan membuat gaduh, lantaran belum menemukan kesepakatan dari masyarakat. Bahkan, para buruh sendiri merencanakan untuk menggeruduk gedung DPR RI terkait RUU tersebut. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrik Lewerissa tak memampik, bahwa RUU Cipta Kerja masih banyak sisi ketidakberpihakan ke masyarakat luas. Politisi Gerindra ini mencontohkan persoalan pelucutan kewenangan pemerintah daerah (pemda) oleh pemerintah pusat dalam RUU Cipta Kerja. "Sejak awal Fraksi Gerindra membahas soal RUU Cipta Kerja, bahwa kita sudah mengidentifikasi akan terjadi perdebatan besar soal kewenangan-kewenangan yang tadinya dimiliki daerah kemudian ditarik ke pusat," kata Hendrik saat dihubungi wartawan, kemarin.

Jika ditelisik lebih dalam, kata Hendrik, ada justifikasi pembenar kenapa pemerintah pusat berhasrat melakukan sentralisasi pada RUU Cipta Kerja. "Saya mewakili kepentingan daerah mesti memperjuangkan konstituen. Maka semangatnya mencari keseimbangan, antara keinginan pemerintah pusat dengan ekspetasi pemda. Dan, mestinya tercermin dalam RUU ini," tegas Hendrik.

Baca juga : MPR Tolak Tuntutan PA 212 Bubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Anggota Komisi II DPR ini percaya dan yakin, jika dibahas dengan cara 'win-win solution' akan ditemukan keseimbangan antara kewenangan pemda dengan pemerintah pusat ada. Sebab itu, ia berharap norma-norma dalam RUU ini tidak melucuti kewenangan pemda. "Harapannya mestinya RUU ini norma-normanya jangan semuanya ditarik ke pusat. Saya saat reses bertemu dengan tokoh-tokoh daerah, mereka khawatir dengan RUU Cipta Kerja ini," tandas Hendrik.

Sementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya malah mengklaim RUU Cipta Kerja adalah kebutuhan Indonesia dalam mengantisipasi dinamika global. “RUU Cipta Kerja yang kita bahas di DPR ini untuk rakyat Indonesia seutuhnya," kata Willy. Sebagai terobosan baru di bidang hukum, politikus NasDem ini meyakini RUU Cipta Kerja bisa menjadi instrumen hukum untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. "Kesempatan strategis dan peluang pembangunan yang bisa diambil Indonesia harus dapat dimanfaatkan maksimal," klaim Willy.

Baca juga : Waduh, Duit Negara Rp 71 M Mengalir ke Rekening Pribadi

Karena keyakinannya itu, Willy kini menyinggung rencana beberapa pihak yang ingin melakukan unjuk rasa menetang RUU Cipta Kerja. “Siapapun yang punya kritik dan catatan atas RUU Cipta Kerja silahkan datang berikan secara tertulis kepada DPR. Sama-sama kita bangun negeri ini,” sindir Willy. Tak sampai disitu, Willy mengaku kecewa atas sikap kelompok buruh keluar dari tim teknis omnibus law RUU Cipta Kerja. Willy mengatakan, forum yang seharusnya mencari titik temu antara kelompok buruh dan pengusaha justru mementingkan kepentingan masing-masing. "Sangat disayangkan jika ruang dialog semacam itu jadi tidak produktif dan malah berbuah ancaman (demo besar)," tandas Willy.

Ditempat terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan ratusan ribu buruh akan menggelar demo besar-besaran menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kata Said, para buruh akan dikerahkan ke Gedung DPR/MPR dan Kantor Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto. "Ratusan ribu buruh akan datang ke Gedung DPR/MPR dan Menko Perekonomian. Bisa kita pastikan ratusan ribu buruh," kata Said, di Kantor KSPI Jakarta Timur, kemarin. Puncak aksi demonstrasi itu rencananya dilaksanakan awal Agustus. "Dari mulai tanggal 20 Juli sampai dengan akhir Juli nanti akan ada aksi dari daerah masing-masing, aliansi-aliansi itu pasti akan melakukan aksi," tandas Said. (DED)

Baca juga : Mahfuz Sesumbar Partai Gelora Raup 10 juta Suara, Mardani : Monggo...