LampuHijau.co.id - Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro, menanggapi temuan dan beredarnya bukti video surat suara pemilu yang telah tercoblos di Selangor, Malaysia.

Menurutnya, temuan tersebut adalah bukti bahwa potensi kecurangan pada Pemilu 2019 ini mulai terlihat. “Terkait adanya temuan dan bukti video yang memperlihatkan bahwa surat suara pemilu yang telah tercoblos untuk pasangan capres 01 dan untuk caleg dari parpol tertentu itu telah memperlihatkan bahwa kecurangan pemilu telah terlihat," ungkap Irawan di Jakarta, Kamis (11/4/2019).

Baca juga : Soal Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Jokowi: Laporkan Saja

Lebih lanjut, Irawan meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk segera mencopot Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, yakni Rusdi Kirana. Pasalnya, kejadian di Selangor itu telah memalukan negara Indonesia di dunia internasional.

“Bagaimana seorang duta besar bertindak sebagai tim sukses dalam pemilu, karena ini sudah melanggar kode etik serta tugas dan fungsi pokoknya. Hal ini telah memalukan negara dan masuk dalam kategori perbuatan tercela," tegasnya.

Baca juga : Komisi Antirasuah Bakal Periksa Nusron Wahid

Sementara, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Mursyidan Baldan juga mengimbau kepada seluruh relawan dan warga negara Indonesia di luar negeri untuk tetap terus mengawal proses pemilu yang berlangsung. Sehingga, potensi kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta pemilu yang jujur dan adil.

“Kejadian di Malaysia sekaligus memberikan pesan kuat dan menjadi energi bagi relawan Prabowo-Sandi di seluruh dunia untuk mengawal proses pemilu dalam rangka menyelamatkan nama baik negara. Kita harus menjaga nama baik negara itu yang terpenting,” ungkap Ferry.

Baca juga : Aliran Dana Asing ke Sandiaga, Ini Kata BPN

Terpisah, Calon presiden Joko Widodo, yang dimintai tanggapan selepas melakukan kampanye di Hotel Bumiwiyata, Depok, Jawa Barat, menyatakan bila video itu benar dan terbukti pelanggaran silakan laporkan ke Bawaslu. Hal tersebut dilakukan agar dapat memastikan kebenaran dugaan kecurangan tersebut.

“Ya dicek saja lah, kalau itu benar dan itu merupakan pelanggaran laporkan saja ke Bawaslu. Mekanismenya jelas kok, nggak usah diangkat isu-isu yang nggak jelas,” kata Jokowi, Kamis (11/3).(CUM/DVD)