LampuHijau.co.id - Ratusan massa dari Wadah Suara Rakyat (WSR) kembali mengepung Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/4/2019). Unjuk rasa ini digelar bertepatan dengan peringatan dua tahun kejadian penyidik KPK Novel Baswedan disiram air keras.

Menurut mereka, panggung rakyat ini malah cenderung memperlihatkan borok internal khususnya pegawai KPK yang diduga terafiliasi dengan parpol. "KPK di ujung sakaratul maut. Apalagi pegawainya mempertontonkan dagelan politik jelang injury time Pilpres. Kami akan bongkar borok-borok para pegawainya yang terpapar virus politik," sebut Dullah, Koordinator Aksi.

Selama ini ia curiga bahwa rentetan kegiatan itu syarat dengan muatan politik. Terlebih di tengah-tengah acara itu justru muncul organisasi yang pernah di komandoi Jubir BPN Prabowo Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ia juga mempertanyakan penampakan massa yang mengenakan pakaian Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di halaman lembaga antirasuah itu.

Baca juga : BPN Tuding Petahana Libatkan Polri ke Kancah Politik

"Kenapa ada KOKAM di dalam sana? Apakah ini suruhan Dahnil? Dahnil adalah mantan Ketua KOKAM, dan Dahnil dekat dengan Novel dan jubir timses Prabowo-Sandi. Kenapa bukan Polisi atau TNI yang jaga, kok malah KOKAM? Kalau memang diundang kenapa BANSER juga tidak diundang? Ini tanda tanya besar," papar Dullah.

Mengenai kasus teror Novel, kata dia, sejauh ini rakyat tetap mendukung penuh upaya Polri agar dituntaskan. Namun, terkait dugaan pelanggaran HAM semestinya KPK belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Salah satunya penculikan para aktivis tahun 1998, yang hingga kini belum tuntas.

Dalam aksinya, massa WSR melepaskan ratusan balon ke udara sebagai bentuk protes, sekaligus harapan kepada Tuhan agar memberi pencerahan kepada pimpinan KPK beserta pegawainya. "Setidaknya mereka harus menjauhi permainan politik. Balon udara yang diterbangkan itu juga berisikan petisi yang dibuat dari masukan masyarakat, kaum buruh, tani, aktivis, akademisi, ormas itu mengungkapkan pelbagai hal," paparnya.

Adapun poin petisi yang disampaikan Wadah Suara Rakyat di antaranya WRS menduga pegawai KPK tidak netral dan tidak profesional. Kedua, WRS menduga adanya dugaan konspirasi di dalam internal KPK khususnya pegawainya dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga : WH Minta Warganya Baca Al-Quran dan Lupakan Gadget

"Apalagi memasuki tahun politik, disinyalir terafiliasi dengan parpol. Ditambah lagi, internal yang tidak kondusif dan tidak sehat dengan mencari-cari kesalahan pimpinannya sehingga berpotensi menghambat proses pemberantasan korupsi," katanya.

Selain itu, KPK juga diduga bersikap tebang pilih terhadap proses hukum. Hal itu terlihat pada banyaknya kebocoran di dalam proses penyelidikan. "Justru operasi tangkap tangan yang dilakukan cenderung tebang pilih dengan menyasar kubu (capres) 01 ketimbang (capres) 02. Coba buktikan kalau tidak tebang pilih jelang Pemilu," tantang Dullah.

Terpisah, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Sales Tinus tak menampik bahwa pangung rakyat 2 tahun Novel diduga dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal, guna menghardik pemerintah sehingga timbul rasa pesimis dan menggerus suara salah satu paslon, khususnya 01 menjelang Pilpres 2019.

"Itu gerakan politik. Di dalam itu pasti ada yang pemain dan ini yang membuat posisi KPK ada politik tingkat tinggi di dalam KPK. Yang bermain apa yang di atas atau yang di bawah, ini yang harus kita lihat. Bagaimana pun siapa-siapa yang diambil (ditangkap) dalam penindakan itu kan pemimpin KPK yang menentukan," tuturnya.

Baca juga : Optimis Partai Demokrat Kembali Berjaya, AHY: Jaga TPS Agar Tidak Ada Kecurangan

Petrus menekankan, walaupun KPK disebut sebagai lembaga independen tetapi tak bisa terlepas dari politik. Apalagi dibentuk oleh undang-undang dan diproses melalui mekanisme di DPR. Sehingga tarik-menarik kepentingan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain pasti berujung pada terbelah daunya KPK.

"Tetapi yang menarik di sini adalah mengapa perlawanan itu dilakukan secara terbuka bahkan ada semacam aksi begitu. Ini yang tidak lazim pada institusi lain. Di komiosioner lain tidak ada yang seperti itu, kenapa di KPK terjadi seperti ini? Berarti ada kekuatan lain di luar KPK yang kendalikan," tudingnya. (Sep)