LampuHijau.co.id - Di beberapa daerah, penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19 heboh. Sebab ada dugaan dana disunat oknum. Agar kejadian tersebut tak terulang, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) turun tangan. 

Baca juga : Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi Memiliki Tugas dan Fungsi Penting Di Masa Tanggap Bencana Covid -19 

Pemerintah tidak ingin ada yang main anggaran bansos di tengah bencana nonalam tersebut. Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menegaskan, pengawasan oleh satgas menyusul beredarnya informasi tentang anggaran bansos yang dipotong. Dia juga meminta masyarakat tidak takut melapor apabila menemukan dugaan pungutan dalam distribusi bansos. ”Bila ada penyelewengan, silakan mengadu ke Satgas Saber Pungli,” katanya.
Satgas Saber Pungli akan bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Baik pungli yang terjadi di level daerah maupun pusat. Baik yang diduga dilakukan dinas, pemerintah daerah, maupun kementerian. ”Jangan segan-segan untuk mengadukannya,” kata Mahfud. Aduan juga bisa disampaikan lewat telepon, SMS, atau e-mail.
Mahfud sudah menyelaraskan tugas Satgas Saber Pungli di pusat dan daerah. Pelaksana Satgas Saber Pungli Komjen Pol Moechgiyarto segera menyempurnakan struktur satgas hingga ke tingkat daerah. Tidak hanya itu, untuk memperkuat satgas, Mahfud memasukkan kelompok ahli. Di antaranya, Suparman Marzuki, Rhenald Kasali, Imam Prasojo, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsyari.
Feri menuturkan, satgas berusaha melaksanakan tugas secara efektif. Termasuk bekerja sama dengan KPK. ”KPK tetap harus lebih maksimal pada saat bencana,” tegasnya. Sebab, kata dia, satgas terbatas pada ruang lingkup pungli, sedangkan KPK lebih luas. ”Dari hulu hingga hilir korupsi,” imbuhnya. (LHTJ/JPG)