Kapolri Menjamin Tidak Ada Penutupan Jalan di Masa Penanganan Covid-19

Minggu, 12 April 2020, 07:31 WIB
Political News

LampuHijau.co.id - Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan, tak akan ada penutupan atau pemblokiran jalan selama masa penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia. Penegasan itu ditetapkan melalui surat telegram bernomor ST/1148/IV/OPS.2./2020 yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di seluruh provinsi di Indonesia.

"Menjamin tidak ada blokade atau pemblokiran jalan oleh pihak manapun di areal/tempat/jalan di wilayah masing-masing, yang mengakibatkan terhambatnya distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya," kata Idham melalui surat telegram yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono.

Dalam hal ini, Idham mengatakan bahwa dirinya masih menemukan pemblokiran atau penutupan jalan di beberapa daerah sehingga mengakibatkan distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya menjadi terhambat.

Berita Terkait : Polri Pastikan Tidak Ada Keterlibatan 3 Kapolda dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Oleh sebab itu, ia pun memerintahkan agar jajarannya dapat memastikan distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat dapat terjamin tanpa dihalangi pemblokiran jalan. Ia pun meminta agar jajaran kepolisian melakukan pengawalan terhadap distribusi kebutuhan tersebut. "Melakukan pengawalan secara langsung oleh sabhara maupun lantas pada jalur distribusi bahan pokok dan kebutuhan masyarakat secara umum," tutur dia.

Idham juga menekankan agar jajaran kepolisian menghindari tindakan-tindakan, yang kontraproduktif seperti arogansi dan juga pengucapan kalimat yang tidak perlu selama menjalankan tugas tersebut. "Surat telegram ini bersifat perintah untuk dilakukan," tegas dia.

Sebagai informasi, pemerintah pusat telah memilih untuk menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka penanganan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, maka selama penerapan PSBB pun tidak dapat dilakukan penutupan akses atau jalan untuk keluar masuk suatu wilayah. Hanya, saja, aturan tersebut membuat pergerakan dibatasi. Misalnya, moda transportasi umum dan juga pribadi tetap dapat berjalan hanya saja dengan pembatasan jumlah dan juga jarak antarpenumpang.

Berita Terkait : Keputusan Delisting Aset Kripto di Indonesia, Kini Berdampak Bagi Masyarakat Bawah di Tengah Pandemi Covid-19

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Jumat (10/4) mendapat beragam reaksi dari netizen di media sosial Twitter. Warganet merespons soal larangan ojek online (ojol) angkut penumpang di ibukota.

Seperti yang dicuitkan @faradibanr, ia nampak bingung bagaimana cara untuk pergi ke tempat kerja jika ojol tidak boleh mengangkut penumpang. "Besok PSBB dibelakukan, bagaimana nasib ku yang pulang-pergi (.. dari) klinik tidak bisa pesan ojol dan tidak bisa naik motor sendiri juga. Masa mau naik taksi," kata dia.

Lalu ada juga netizen yang merasa 'dilema' dengan kebijakan PSBB itu. Di satu sisi ia merasa kasihan dengan nasib ojol, tetapi di sisi yang lain ia berharap pandemi virus corona SARS-Cov-2 cepat teratasi. Akun @Hafizfd_ menilai dampak dari aturan PSBB belum jelas. Ia khawatir ada masyarakat yang tetap memesan ojek online.(ERY)
 

Index Berita
Tgl :
Silahkan pilih tanggal untuk melihat daftar berita per-tanggal